Wagub Minta Peran Lapas dan Rutan Diperkuat

94 Views

Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef  A. Nae Soi, MM meminta agar Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum HAM) NTT terus meningkatkan kualitas peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Karena para penghuninya adalah masyarakat NTT yang sedang menjalani pembinaan.

“Istilah narapidana itu hanya ada di KUHP yang sebentar lagi akan dirubah (sedang dalam pembahasan revisi di DPR,red). Ketika mereka masuk Lapas atau rutan, mereka menjadi warga binaan. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberdayakan kembali para warga binaan ini,” kata Wagub  Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTT di Aula Kantor Kemenkun HAM NTT, Rabu (9/1).

Pejabat lama Yudi Kurniadi, SH, MH  digantikan oleh Achmad Samadan, S.IP selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kakanwil Kemenkum HAM NTT. Selanjutnya Yudi Kurniadi diangkat  sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Kalimantan Timur. Achmad Samadan adalah pejabat dari Inspektorat Kemenkum HAM RI.

Menurut Josef Nae Soi, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Lapas atau Rutan tidaklah mudah. Salah satu bagian dari Kemenkum HAM yang sering disoroti masyarakat adalah bagian (direktorat  jenderal) pemasyarakatan.

“Direktorat Peratuan Perundang-undangan, Hak Kekayaan Intelektual, HAM serta Administrasi Hukum dan Umum mendapat penghargaan luar biasa. Pelayanan direktorat imigrasi juga semakin mudah, urus paspor sudah hanya dalam hitungan jam. Kita begitu hebat di bidang lain, tapi begitu ada satu saja orang lari dari lapas, penghargaan itu hilang habis, tidak berarti apa-apa,” ungkap mantan dosen Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) tersebut.

Lebih lanjut, mantan Penasihat Menteri Hukum dan HAM itu  berharap, kolaborasi Kanwil Kemenkun HAM dengan pemerintah daerah khususnya dalam kaitannya dengan penguatan peran Lapas  dan Rutan. Ada kesulitan dalam upaya pembinaan warga binaan dapat dikomunikasikan dengan pimpinan daerah.

“Misalnya ada kesulitan air minum untuk warga binaan, bisa dikomunikasikan dengan Gubernur atau Wakil Gubernur, agar dicarikan jalan yang terbaik. Warga binaan yang sudah dapat predikat asimilasi bisa diberikan berbagai pelatihan keterampilan  agar dapat membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Lahan-lahan kosong di sekitar lapas dan rutan dapat ditanami kelor karena punya nilai ekonomis yang tinggi,” harap Wagub Nae Soi.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan tertulisnya yang dibacarakan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho meminta agar Kanwil Kemenkun HAM NTT dapat membangun sinergisitas ke dalam serta membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Hal

“Kanwil Kemenkum HAM NTT  dapat mengambil ilmu dari contoh sukses yang ada dan siapkan Satuan Kerja di bawahnya untuk raih predikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, red) Tahun 2019. Reward berupa promosi jabatan dan peningkatan renumerasi satu tingkat bagi Satker yang raih WBK dan dua tingkat bagi WBBM telah menanti,” jelas Nugroho.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas NTT, Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Kakanwil Kemenkum HAM NTT, insan pers dan undangan lainnya. (hms)

No comments