Kerjasama dengan Danlanud dan Angkasa Pura I Untuk Cegah TKI Non Prosedural

60 Views

Pemerintah Provinsi NTT melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Pangkalan TNI AU El Tari dan General Angkasa Pura I untuk mencegah pengiriman Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) non prosedural asal NTT. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari, Kolonel Pnb Arief Hartono dan General Manajer Angkasa Pura (AP) I Bandara El Tari Kupang, Barata Singgih di Ruang Rapat Gubernur, Senin (25/3).

Dalam arahannya, Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan suatu langkah maju  untuk melakukan pembenahan, antisipasi dan  pencegahan terhadap pengiriman TKI Non prosedural asal NTT. Langkah ini akan segera diikuti dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.

“Langkah ini merupakan awal yang baik untuk minimal menahan para TKI non prosedural yang akan keluar dari NTT. Penandatangan kerja sama hari ini merupakan simbol bahwa kita berusaha keras untuk melindungi TKI asal NTT baik dari aspek keterampilan maupun aspek-aspek lainnya,” jelas Viktor dalam kesempatan tersebut.

Menurut  mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR  tersebut, permasalahan tenaga kerja Non prosedural  telah menjadi persoalan krusial bagi NTT.  Banyak tenaga kerja  Non prosedural  yang telah meninggal  dan tidak memperoleh hak-haknya seturut ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen hari ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Gubernur mengapresiasi langkah-langkah pencegahan luar biasa yang telah dilakukan AP I dan Lanud AU selama ini.

Lebih lanjut alumni Magister Program Studi Pembangunan UKSW Salatiga itu menyatakan, upaya  kerjasama ini hanya merupakan salah satu cara pencegahan. Cara yang lebih efektif adalah dengan menumbuhkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di NTT. Industri pengolahan kita belum pernah tumbuh baik dan dioptimalkan seperti rumput laut, budidaya perikanan, garam dan potensi –potensi lainnya. NTT masih terbuka luar biasa untuk menyerap tenaga kerja.

“Contoh sederhananya adalah kopi. Banyak dari antara kita yang masih suka kopi luar daripada kopi Flores, Sumba dan Timor. Kalau kita ingin membangun tenaga kerja NTT , seharusnya kita minum kopi kita  sendiri.Perikanan NTT merupakan  yang terbaik di Indonesia, tapi belum ada ekspor ikan dari NTT. Begitu pun dengan pengolahan gula merah. Kalau kita semua bisa memakai dan memanfaatkan semua potensi ini, akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Tak perlu jadi tenaga kerja ke luar daerah atau luar negeri,” pungkas Viktor.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sisilia Sonaf mengatakan, MoU tersebut merupakan pelaksanaan dari SK Gubernur Nomor 357/KEP/HK/2018 Tentang Pemberhentian Pemberangkatan  Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran NTT ke Luar Negeri dan SK Gubernur Nomor  358/KEP/Hk/2018 Tentang Pemberhentian Pengiriman  Calon Tenaga Kerja asal NTT ke luar Daerah. Tujuan MoU adalah untuk memastikan hak-hak dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asal NTT.

AU, jelas Sisil  punya tugas untuk menjaga  di pintu masuk dan membawa para calon TKI Non prosedural ke petugas dari Nakentrans untuk mendapatkan penjelasan dan pembinaan. Semua kegiatan akan dilaporkan kepada AP. Mereka juga punya tugas untuk mencegah. Untuk meminimalisir peran para calo tenaga kerja illegal, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak keamanan. (HMS)

No comments