Gubernur NTT: Kami Butuh Orang-Orang Berintegritas

229 Views

“Kita harus punya terobosan-terobosan hebat untuk provinsi ini. Dari Gubernur W.J. Lalamentik sampai Viktor Laiskodat kita masih miskin. Ini masuk akal atau tidak? Padahal jaman Pak Ben Mboi kita pernah naik, bahkan melebihi Sulawesi Selatan”

“Saya dan pak Josef  tidak sedang melantik orang-orang pintar dan rakus. Kami tidak mau lantik orang yang datang hanya untuk jabatan. Kami butuh orang-orang berintegritas, tanpa pandang suku dan agama.”

Hal itu dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat hadir bersama Josef Nae Soi pada pelantikan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi NTT bertempat di Aula Fernandez, Kantor Gubernur, Sabtu (26/7).

“Kalau mau jadi pemimpin yang baik maka bukan hanya bekerja dan melayani tetapi harus siap untuk dikritik. Bila mendapat penilaian yang buruk, harus berbenah memperbaiki kinerja, sebab penilaian itu adalah bagian dari jabatan yang dimiliki,” tambah Bungtilu.

Beliau juga menyebutkan pentingnya niat untuk bekerja hebat, bukan untuk dipuji. Niat sepenuhnya adalah untuk melayani masyarakat NTT, menciptakan sejarah baru. “Inilah momentum kita bersama untuk menciptakan sejarah baru bagi NTT. Mimpi besar yang kita bawa sebagai provinsi temiskin ketiga, pekerjaan yang kita lakukan tidak bisa seperti biasa. Pekerjaan yang harus kita lakukan adalah memeras seluruh potensi, energi dan seluruh kecerdasan dalam diri, untuk dipersembahkan bagi bumi Flobamorata,” jelas Gubernur Viktor.

Ia juga meminta setiap Perangkat Daerah (PD ) untuk mempublikasikan kinerjanya masing-masing.

“Saya minta Sekda untuk publis kinerja seluruh Perangkat Daerah setiap bulan. Nanti, dipublis melalui Karo Humas. Publisnya mulai dari serapan anggaran hingga kinerjanya. Biar masyarakat juga tahu,” tegas Viktor.

Viktor kemudian menerangkan niatnya untuk melihat sebuah dream team. Tim dengan sistem kerja yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, untuk membawa NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

“Penyerapan anggaran harus maksimal. SOP (Standar Operasional prosedur) yang tidak jalan akan kita hilangkan. Dalam pengurusan izin juga harus cepat. Presiden bilang, izin harus cepat, tidak harus bolak-balik. Untuk surat menyurat pun jangan terlalu lama, dikerjakan secepat mungkin. Karenanya saya tekankan lagi, agar kita perlu bekerja out of the box,” tegasnya.

“Provinsi kita ini adalah Provinsi hebat, harus dikembangkan. Kebanyakan pulau di NTT ini banyak mengandung batu kapur (limestone), tapi kita sendiri masih impor 1,6 juta ton semen per tahun. Timor Leste butuh 600.000 ton. Seharusnya ini adalah market kita. Industri ini harus dikembangkan dengan hebat,” jelasnya.

Menurutnya, industri rumah tangga terkuat yang ada di NTT untuk dikembangkan yaitu tenun ikat, daging se’i dan sopi. Dikatakannya, hampir semua masyarakat NTT bisa menghasilkannya.

“Kita harus punya terobosan-terobosan hebat untuk provinsi ini. Dari Gubernur W.J. Lalamentik sampai Viktor Laiskodat kita masih miskin. Ini masuk akal atau tidak? Padahal jaman Pak Ben Mboi kita pernah naik, bahkan melebihi Sulawesi Selatan,” ajaknya bersemangat.

Untuk diketahui, lima belas pejabat eselon II yang dilantik dalam mutasi kedua tahun ini adalah Inspektorat Daerah NTT Ruth Diana Laiskodat,S.Si,Apt,MM, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Dr. Drs. Zet Sonny Libing,M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan NTT Linus Lusi S.Pd,M.Pd, Kepala Bapelitbangda NTT Lecky Frederich Koli SPT, Kepala BKD NTT Henderina S. Laiskodat,SP,M.Si, Kepala Dinas ESDM Yusuf Adoe,S.T, M.T, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dra.Hildegardis Bria Seran, Kepala Dinas PUPR Ir.Maksi Nenabu,MT, Kepala Dinas PPA Sylvia Ratnawati Peku Djawang,SP,MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs.Ec M.Nasir Abdullah,MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir.Yohanes Oktovianus,MM, Kepala Dinas Sosial dr. Mese Rassi B.V. Ataupah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kornelis Wadu, Kepala Biro Pemerintahan Drs.Doris Alexander Rihi,M.Si, dan Direktur RSUD Dr.drg Mindo E. Sinaga, M.Kes. (*)

  • Saatnya Membuka Diri untuk Publik

“Sudah saatnya untuk membuka diri dan tidak menutup diri terhadap publik, dimana kita harus melayani berbagai harapan dan permohonan publik terhadap apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan dan apa hasil yang dicapai,” kata Wagub Nae Soi saat menyampaikan sambutan pada acara Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Rabu sore (28/8).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:287/KEP/HK/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2023.

Kelima anggota Komisi Informasi yang dilantik yaitu Pius Rengka, Maryanti Hermina Adoe, Daniel Tonu, Agustinus Lede Bole Baja dan Ichsan Arman Pua Upa.

Wagub berharap usai dilantik dan diambil sumpahnya, Komisi Informasi NTT harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal yang salah satunya adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat bahwa informasi publik adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh badan publik sesuai amanat pasal 28 F UUD 1945.

“Selain memiliki peran strategis yakni sebagai lembaga mandiri yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa Informasi Publik, saya juga berharap Komisi Informasi Provinsi NTT dapat melaksanakan peran kemitraan dalam proses advokasi, edukasi dan literasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT,” tambah wagub Josef.

Lebih lanjut mantan Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM itu menghimbau agar setiap Pimpinan Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing Perangkat Daerah untuk dapat menyiapkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

“Kepada Pimpinan Perangkat Daerah, agar segera menyiapkan informasi publik antara lain berupa Profil Badan Publik, Rencana Kerja dan Capaian Kinerja serta informasi lain sesuai peraturan perundangan. Saya akan terus memantau kepatuhan Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik sesuai tupoksi masing-masing,” jelas Wagub Nae Soi mengakhiri sambutannya.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT, Insan Pers serta undangan lainnya. (*)

  • ASN Harus Komit Hindari Tindakan Korupsi

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A.  Nae Soi, MM meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)  untuk menghindari tindakan korupsi. Harus ada koreksi dan komitmen dari dalam diri untuk menolak segala bentuk tindakan penyuapan.

“Kita di Indonesia ini terkenal dengan banyaknya pengawasan. Mulai dari dalam Perangkat Daerah itu sendiri. Bikin jalan,  ada konsultan dan pengawas. Seudah itu ada inspektorat,  BPKP,  BPK dan lembaga lainnya. Tetapi kebocoran dan deviasi juga tetap tinggi. Mau KPK pelototi terus,  gubernur dan wagub tiap hari awasi,  tapi kalau tidak ada integritas diri,  penyelewengan pasti tetap tinggi, ” jelas Josef A. Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi (Panduan CEK) bagi Dunia Usaha Provinsi NTT dan Penandatanganan Kesepakatan Sinergisitas Pencegahan Korupsi Antara Komisi Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi NTT, Regulator dan Pelaku Usaha di Aula Fernandez Kantor Gubernur Sasando,  Kamis (29/8).

Wagub Nae Soi meminta agar semua pemangku kepentingan terutama ASN untuk memperbaiki tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) NTT yang masih rendah. Berada di urutan provinsi keempat terkorup di Indonesia. Perlu ada kerja keras dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk melakukan tindakannpencegahan korupsi.

“Ke depan kita harus perbaiki IPK kita. Kita harus berjanji kepada diri kita sendiri,ini tidak boleh terjadi lagi. Butuh dukungan semua pihak untuk wujudkan pemerintah yang bersih di NTT, “kata Wagub Nae Soi.

Pemerintah Provinsi NTT bersama KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menandatangani nota kesepakatan untuk menjalankan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ada tiga area besar yang menjadi pusat perhatian yakni perizinan dan tata niaga,  keuangan dan pengadaan barang jasa serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Kami minta ASN, jangan berdalih di belakang aturan untuk persulit pelaku usaha.  Ini aturannya begini dan begitu. Tapi begitu dikasih amplop,aturannya tidak ada lagi.  Kami tidak boleh dengar lagi hal ini. Kalau masih ada praktek seperti ini, kami langsung akan bertindak tegas memecat yang bersangkutan,tidak pernah dan tidak akan ada ampun. Ingat itu baik-baik, “tegas Josef.

Lebih lanjut,  ia mengajak semua pihak untuk bekerja dengan baik. Merubah diri dan tidak lagi sekadar mengikuti acara seremonial. Hanya dengar apa yang dikatakan KPK dan Gubernur serta Waki Gubernur, namun tidak menerapkannya dalam tugas dan kerja sehari-hari.

“Mari kita jaga bersama marwah dan harga diri kita dan harga diri NTT.  Harga diri itu sangat mahal, tidak boleh jual murah. Anda menjadi ASN punya _pride_ sendiri. Anda dapat lambang, itu adalah _pride_.  Anda boleh miskin harta, tapi kaya martabat.Jangan cari uang dari pengusaha,  cari usaha lain. Tanam kelor,  piara sapi supaya lebih bermartabat, “kata Wagub.

Politisi Golkar itu meminta supaya masyarakat turut serta dalam pengawasan proyek pemerintah. Papan pengumuman proyek mulai tahun depan harus lengkap. Misalnya yang buat jalan,  cantumkan juga umur jalan,  batunya, pasir serta aspalnya sekian,   dan keteranagan lainnya.

“Semua harus dirinci sejelas-jelasnya supaya masyarakat tahu. Jika masih ada yang kerja tidak sesuai kesepakatan, kami tidak akan segan-segan untuk membongkarnya.  Tidak ada urusan,  mau rugi atau bangkrut,  bukan urusan.  Tapi yang kerja baik,  pasti akan diberi reward.Mari kita kerja dengan hati dan kejujuran supaya tidak menyimpang dari apa yang seharusnya, “pungkas Wagub Nae Soi.

Sementara itu,  Koordinator KPK Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Asep Rahmat Suwandha mengatakan kegiatan hari ini adalah upaya memberdayakan sektor swasta dengan mengembangkan manajemen anti suap. Dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTT, sejak tahun lalu kita sudah menjalankan fungsi koordinasi di bidang pencegahan dan penindakan,  supervisi dan monitoring.

“Dari tahun 2005 sampai dengan Juli 2019, pelaku korupsi berdasarkan profesi, yang terbanyak ditangani KPK adalah pihak swasta. Sudah ada 264 orang yang ditangkap dan diproses. Karena memang kasus korupsi yang paling menonjol, sekitar 65 persen adalah tindak pidana penyuapan. Ada penerima dan pemberi suap. Penerima suap adalah aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Pemberinya adalah sebagaian besar pihak swasta, “jelas Asep.

Lanjut Asep,  perlu ada upaya serius untuk mengajak dunia usaha dalam menghindari hal seperti ini.  Dunia usaha juga mencakup korporasi. Sampai dengan tahun 2019, sudah ada enam korporasi yang sudah dipidanakan KPK.

“Perlu ada manajemen antisuap  dalam BUMD dan sektor-sektor swasta.  Karena dengan ini, teman-teman swasta bisa punya pemahaman tentang tindak pidana. Tahun ini,  sampai Agustus, sudah ada lebih dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Apalagi dengan adanya keterbukaan informasi, laporan ke KPK juga semakin meningkat, “jelas Asep.

Selanjutnya, Ketua Harian Kamar Dagang Indonesia (KADIN) NTT, Theodorus Widodo saat menyampaikan sambutan Ketua Umum KADIN NTT,  Paul Liyanto memberikan apresiasi atas terbentuknya Komisi Advokasi Daerah (KAD)  yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 128/Kep/Hk/2019 tanggal 12 April 2019. KAD yang diinisiasi KPK melalui gerakan Profesional Berintegritas (Profit) merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya masalah.

KAD diharapkan menjadi agen perubahan untuk merubah kebiasaan lama menjadi paradigma baru yang akan untungkan semua pihak karena adanya persaingan sehat antar pengusaha serta efisiensi anggaran pemerintah. Saya minta pengusaha yang terlibat dalam KADIN NTT untuk terlibat akatif dalam kegiatan sosialisasi ini supaya bisa tahu rambu-rambu kepatutan berusaha agar tidak terjebak korupsi, “tutup Theo Widodo.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Asad Suryo,  Ketua KAD NTT, Fritz Angi, Direktur Utama Bank NTT,  pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT,  para pelaku usaha yang tergabung dalam berbagai Asosiasi Pengusaha Se-NTT, insan pers dan undangan lainnya.

  • Pengelolaan Anggaran Harus Menunjang Visi-Misi Pemerintah

Penyusunan dan pengelolaan anggaran harus terukur dengan baik. Harus tertib dan taat perundang – undangan, serta efisien dan efektif, transparan, juga akuntabel dalam rangka pencapaian kinerja untuk mampu mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, MM saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Launching Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 bertempat di Hotel Aston pada kamis (12/9).

“Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan APBD 2020 dalam momentum sebagai upaya pemerintah mewujudkan perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Josef.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut sebagai implementasi amanah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Analisis Standar belanja ini merupakan komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD. Manajeman keuangan daerah menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai,” ungkap Josef.

“Kalau berbicara mengenai kinerja dalam manajamen modern itu maka ada 2 poin penting yaitu performance appraisal yaitu dalam menilai sesuatu itu terukur jumlahnya, sasarannya dan juga penyalurannya, dan personal appraisal yaitu penilaian terhadap diri kita dan orang lain. Prestasi kinerja itu harus integral, menjadi satu kesatuan prestasi kinerja,” jelasnya.

“Untuk mewujudkan kinerja anggaran ini harus dilakukan bertahap dan perlu kita memiliki persamaan persepsi. Dengan melakukam sistem kinerja yang efektif. Penyusunan anggaran juga harus seimbang,” tambah Josef.

Lebih lanjut Josef mengungkapkan besar harapan darinya agar dari kegiatan tersebut dapat mewujudkan good governance dan clean governance dengan manfaat untuk bisa mengatasi masalah dan juga menghasilkan output dan juga outcome bagi masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Drs. Zakarias Moruk, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Gadjah Mada. “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal,” jelas Zakarias.

Ia mengatakan, manfaat dari penyusunan Analisis Standar Belanja (ABS) diantaranya yakni Penetapan plafon anggaran akan terukur dengan baik, dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran, penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur yang jelas, serta penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi lebih objektif.

“Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020 tingkat provinsi NTT ini juga kami akan melakukan karantina bagi seluruh sekretaris, kabag tata usaha, kasubag PDE dan kasubag keuangan untuk menyusun APBD 2020 pada minggu ketiga bulan september,” jelasnya.

Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah tim ahli ASB dari Universitas Gadjah Mada yang dipimpin Prof. Dr. Abdul Salim, MBA, Akt.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Tim Ahli Penyusun ASB Provinsi NTT, para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se NTT, pimpinan OPD, tamu undangan dan insan pers.

  • Sekda Ingatkan ASN untuk Kerja Sungguh-sungguh

Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Ben Polo Maing meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar bekerja sungguh-sungguh dan apa yang dikerjakan itu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekda saat memimpin apel bersama seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov NTT di halaman depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Senin (21/10/2019). Ikut hadir seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTT dan ratusan ASN serta perwakilan ASN yang menerima Skep Purna Tugas terhitung 1 November 2019 yang akan datang.

Menyetir pidato perdana Presiden Jokowi seusai pelantikan, mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTT itu lebih lanjut mengatakan, kalau para birokrat ditanya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka yang dijelaskan itu hanya out put atau hasilnya.

“Urusan kualitas dari pekerjaan itu, itu urusan lain. Karena itu, apa yang disentil oleh Pak Presiden dalam pidato usai pelantikan itu perlu kita ketahui. Apa yang kita kerjakan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh rakyat dan kita harus tahu dengan baik,” pinta Polo Maing.

Pada bagian lain, Sekda juga berharap agar para pimpinan OPD jangan mengabaikan hal-hal yang rutin. “Terkadang kita kerja hanya untuk mengejar target dan kita abaikan hal-hal yang rutin. Soal data-data yang diperlukan untuk koordinasi dan perencanaan; ini sangat sulit. Disurati pun tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan OPD juga tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan, direspons tapi lambat. Ini hal kecil tapi bagaimana kita bisa  berlari dengan cepat,” kritik Sekda dan berharap agar para sekretaris di OPD dapat mengawal hal-hal yang rutin ini. “Sekretaris jangan seperti Kepala Bidang,” tambah Sekda.

  • 30 ASN Purna Tugas

Terhitung 1 November 2019 yang akan datang ada 30 ASN di lingkup Pemprov NTT yang akan purna tugas. Mereka terdiri atas 12 orang golongan IV, 17 orang golongan III dan satu orang golongan II. “Jadilah warga negara yang baik dan bawalah nilai-nilai Korpri di tengah masyarakat,” ucap Sekda saat menyerahkan Skep purna tugas dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 25 juta per ASN.

Terkait APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, Sekda menambahkan, pihaknya masih berproses dan beberapa saat yang akan datang segera ditetapkan bersama DPRD NTT. “Karena itu, saya minta semua perangkat daerah dapat menyiapkan diri dengan baik. Ketika APBD NTT ditetapkan maka harus bisa dieksekusi dengan baik. Hal-hal yang terkait dengan kontraktual agar pada Januari 2020 prosesnya segera dilakukan, sehingga pencairan keuangan bisa dicairkan agar dinamika ekonomi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tandas Sekda Ben Polo Maing.

  • Padukan Struktur ASN dan Motif Tenun Ikat NTT

Ada hal menarik yang terjadi saat apel pagi memperingati Hari Perhubungan Nasional (HPN) di halaman depan gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Selasa (17/09/2019). Sebelum membaca sambutan Menteri Perhubungan RI, Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM menegaskan, pemakaian atau penggunaan seragam yang memadukan atasan Korpri dan diselimuti kain tenun asal NTT mengandung pesan dan makna yang sangat filosofis.

“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya membaca sambutan Menteri Perhubungan RI,” kata Wagub Nae Soi.

Pakaian seragam yang digunakan hari ini, sebut Wagub, merupakan ciri peradaban manusia. “Peradaban manusia ditentukan oleh kebudayaan. Kebudayaan akan menentukan karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, menggunakan seragam Korpri yang dibalut dengan kain tenun ikat asal NTT; merupakan perpaduan antara struktur ASN dan kepribadian yang ditularkan oleh nenek moyang kita. Ada pesan filosifis di balik menggunakan seragam ini. Tidak sekadar memenuhi persyaratan,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Mengenakan seragam Korpri yang dibalut motif tenun asal NTT, lanjut Wagub, menunjukkan jati diri sebagai orang NTT dan sebagai orang Indonesia. “Dengan pakaian seperti ini kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai orang NTT serentak dengan itu sekaligus sebagai orang Indonesia,” ucap Wagub, datar.

Sebagaimana diketahui pada Jumat (13/09/2019) silam Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ny. Julie Sutrisno Laiskodat saat tampil sebagai narasumber di forum Pertemuan Bakohumas di hotel Papa Jhons Kupang menegaskan, tenun ikat asal NTT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan NTT. “Tenun ikat asal NTT merupakan warisan karya nenek moyang kita; harus kita pertahankan eksistensinya,” tandas Julie sembari menambahkan,”Tenun ikat asal NTT merupakan bagian dari produksi rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita.” (*)

No comments