Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si dan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM.

NTT Jadi Provinsi Prioritas Pembangunan

193 Views

Awal  Agustus 2019, Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat Evaluasi Tengah Tahun APBD Kabupaten/Kota se NTT. NTT ditetapkan sebagai provinsi prioritas pembangunan. Mengapa?

KUPNG – “Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam lima tahun kedepan telah ditetapkan sebagai provinsi prioritas pembangunan. Karena itu, manfaatkanlah momentum ini dengan sebaik-baiknya, terutama terkait tugas dan kebijakan pembangunan, pelayanan kepemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi NTT,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Ben Polo Maing, di depanpeserta Rapat Evaluasi Tengah Tahun APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT tahun 2019, di Aula Fernandez Gedung Sasando, Kantor Gubernur Jalan Raya El Tari No 52 Kupang, Rabu (07/08/2019).

Sekda menjelaskan, target dan realisasi pendapatan tahun 2019 keadaan Juli 2019; sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) target 1.131.943.378.705 realisasi sebesar 674.979.036.440 atau 59,63 %. Dana Perimbangan, target 4.174.054.978.000 realisasi sebesar 2.378.433.884.977 atau sebesar 56,98 %. “Lain-lain pendapatan, target 41.159.665.400 realisasi sebesar 953.794.000 atau sebesar 2,32 %,” kata Sekda yang saat itu didampingi Kepala Bappelitbangda NTT, Lucky Koli dan staf ahli Bappenas, Dr. Arum Kusumaningyas.

Menurut Sekda, target dan realisasi APBD tahun 2019 keadaan Juli 2019, belanja tidak langsung target 3.427.011.819.705 realisasi sebesar 1.651.366.347.218 atau sebesar 48,19 %. Sedangkan untuk belanja langsung sebut Sekda,  target sebesar 2.021.435.391.000 realisasi sebesar 641.713.583.880 atau sebesar 31,75 %. “Karena itu, bukan realisasi 100 % sesuai target tetapi yang utama adalah bagaimana potret APBD untuk percepatan pembangunan di NTT,” tandas mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTT.

Realisasi PAD tertinggi, sebut Sekda, adalah Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, TTU, Belu dan Sumba Barat Daya. Sedangkan realisasi PAD terendah adalah Kabupaten Sumba Barat, Ende, Nagekeo, Lembata dan Manggarai Timur. “Saya percaya bapak dan ibu punya persoalan tersendiri, silakan didiskusikan untuk dicari solusi sehingga APBD Kabupaten/Kota bisa terealisir sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Sekda.

Di tempat yang sama, Dr. Arum Kusumaningtyas mengaku, isu-isu strategis dari provinsi, kabupaten/kota se NTT belum tercover secara memadai. “Harus ada tahapan-tahapan untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai,” kata Arum.

Usai mendengar arahan dan paparan dari Sekda NTT, para peserta nampak antusias bertanya dan mengharapkan solusi konkrit dari pihak provinsi maupun Bappenas agar target dan realisasi APBD kabupaten/kota se NTT dapat terealisir sesuai yang direncanakan.

Hadir para Asisten Sekda NTT, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, para Sekda, para asisten, para Kepala Bappeda se NTT dan OPD terkait lainnya. “Saya berharap agar progres realisasi dan target APBD dari setiap OPD secara rutin harus dipublish,” pinta Sekda Ben Polo Maing.

Butuh Pengendalian untuk Konstruksi Berkualitas

Di tengah sorotan atas hasil pembangunan konstruksi yang mengecewakan, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, meminta agar perlu ada pembinaan dan pengendalian terhadap jasa konstruksi demi mendukung visi besar; NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Artinya, harus bekerja dengan hati dan etos kerja tinggi.

KUPANG – Konstruksi merupakan salah-satu aspek utama upaya pemerintah dalam mewujudkan kualitas infrastruktur nasional yang signifikan dan berdampak makro pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pembinaan dan pengendalian usaha jasa konstruksi harus terus ditingkatkan secara nasional hingga ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Drs.Josef A. Nae Soi,MM saat membuka kegiatan Forum Jasa Konstruksi dan Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT tahun 2019. Mengusung tema “Peran Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dalam Mendukung NTT Bangkit menuju Sejahtera” kegiatan forum dilaksanakan di Sahid T-more Hotel Kupang, Kamis (10/10).

“Sebuah konstruksi harus dijamin mulai dari perencanaan, administrasi, teknis, pelaksanaan operasional hingga pengawasan. Ini menjadi penting, untuk dapat menghasilkan sebuah produk konstruksi yang berkualitas,” jelasnya.

“Letak geografis NTT ini juga sangat rawan dengan bencana. Ada banyak jembatan dan ruas jalan yang belum lama dikerjakan namun sudah rusak karena terjangan banjir. Di Lembata beberapa waktu lalu ada jembatan yang rusak karena banjir. Kedepannya, kita harus lebih fokus lagi pada kualitas jasa konstruksi,” tambahnya.

“Mulai tahun depan, di NTT, saya wajibkan para kontraktor untuk memberikan informasi yang lengkap dan rinci pada masyarakat mengenai proyek yang dikerjakan. Mulai dari siapa dan pihak mana yang mengerjakan, bahan pengerjaan, struktur, biaya dan batasan beban kendaraan yang boleh melewati jalan atau jembatan tersebut,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menjelaskan, bila struktur jembatan atau aspal tidak sesuai standar maka akan langsung diperintahkan untuk segera dibongkar dan dikerjakan kembali.

“Kami akan koordinasi denga KPK, BPK dan inspektorat untuk melakukan pengawasan lebih. Anda boleh kerja dengan making profit tapi ada batasan dan moralitasnya. Kita kerja dan bangun NTT ini harus dengan hati dan etos kerja yang tinggi,” tambah Josef.

Sementara itu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT, Ondy  Siagian, SE, M.Si  mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring serta mendapatkan masukan dari asosiasi dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan berikutnya adalah untuk mengevaluasi hasil rekomendasi forum jasa konstruksi tahun 2018.

Semua pelaku jasa konstruksi juga diharapkan dapat memahami peran penyedia dalam pengendalian kontrak jasa konstruksi. Karenanya, dalam forum dua hari itu juga ditegaskan pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam kegiatan tersebut juga dikaji dan didiskusikan hasil forum jasa konstruksi sebagai input pengambil kebijakan, dengan penyamaan sikap dan langkah serta komitmen masyarakat jasa konstruksi. (*)

Pelabuhan Internasional Maritaing Dibangun 2020

KUPANG – Inilah warta gembira bagi masyarakat Kabupaten Alor. Pemerintah sedang menggodok pembangunan pelabuhan internasional Maritaing. Rencananya akan dibangun tahun 2020.

“Saat ini kita dalam tahap menindaklanjuti persiapan dan penyusunan rencana kerja. Kita harapkan nanti pada awal tahun 2020 sudah bisa kita mulai Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritaing di Kabupaten Alor,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Drs. Robert Simbolon, MPA dalam Rapat Penguatan Pengelolaan Perbatasan Negara, dengan Fokus : Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritaing, bertempat di Hotel Sotis, Kupang, pada Kamis (4/7).

“Kita perlu menindaklanjuti bersama arahan Bapak Presiden terkait rencana Gubernur NTT untuk meningkatkan Pelabuhan Maritaing menjadi Pelabuhan Internasional. Sekaligus sebagai pintu gerbang negara di kawasan perbatasan NTT,” jelas Robert.

Menurut Robert, kehadiran pelabuhan internasional Maritaing diharapkan dapat menjalankan dan memperkuat fungsi penyelenggaraan negara di beranda atau halaman depan negara. Hal ini sesuai dengan Nawacita yang ketiga Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

“Sesuai rencana, kita adakan master plan yang komprehensif. Nantinya bukan hanya memenuhi infrastruktur sebuah pelabuhan internasional tetapi juga infrastruktur untuk pelayanan sosial dasar di kawasan itu seperti ekonomi masyarakat dan terutama instrumen pelayanan lintas batas negara,” ujar Robert.

“Kita bersama PT ASDP yang akan menjadi vocal point (titik pust)  dalam fungsi penyeberangan Pelabuhan Internasional Maritaing tersebut,” jelas Robert.

“Kita juga akan melakukan survei bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Alor pada akhir bulan juli ini. Melalui survei tersebut kita bisa petakan bagian – bagian mana yang akan dibangun menggunakan APBN dan APBD Provinsi.  Karena ini kerja kita bersama baik Pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Robert.

“Kita juga menginginkan agar pembangunan pelabuhan internasional Maritaing ini dapat mendorong peningkatan bidang pariwisata yang menjafi destinasi wisata melalui fasilitas yang ada nanti,” tambah Robert.

Kepala Bidang PAN BNPP NTT, Drs. Clementino C. Branco M.Si mengatakan, dalam tahap persiapan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing tersebut telah disiapkan lahan oleh Pemda Kabupaten Alor.

“Untuk lahan pembangunan telah disediakan oleh Pemda Kabupaten Alor seluas 10 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan yang dihibahkan masyarakat Alor kepada Pemda”, jelas Clementino.

Dijelaskannya, persyaratan dokumen penting lainnya juga telah realisasikan diantaranya dokumen sertifikat penyerahan lahan dari Raja Kolana Maritaing kepada Pemda Kabupaten Alor.  Juga dokumen tata ruang (RDTR Kawasan Maritaing) Pelabuhan Internasional Maritaing sudah disiapkan Pemda Kabupaten Alor.

Sementara itu Plt. Kasie Perencanaan Pelabuhan Dinas Perhubungan NTT, Arlan J. Lussy menjelaskan Dinas Perhubungan NTT telah mengirimkan Surat Gubernur kepada Menteri Perhubungan tentang pembukaan jalur penyeberangan antar negara . Juga Surat Gubernur kepada Menteri Perhubungan tentang peningkatan fungsi pelabuhan Maritaing menjadi pelabuhan internasional dan pembangunan sarana pra sarana penunjang serta proposal yang masih berproses. (“)

Tahun 2020 Pemprov Bangun SMK di Desa Pusu

PUSU – Gubernur Nusa Tenggara Timur,  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri acara Peresmian Sarana Air Bersih di Desa Pusu, Dusun Tillo B, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam sambutannya,  Gubernur memberikan apresiasi kepada para pemuda yang telah memberikan pendampingan. “Terimaksih kepada pemuda yang telah memberikan pendampingan selama pekerjaan ini dilaksanakan. Teruslah bekerja dan mengembangkan diri kalian,  karena kalianlah pemilik masa depan bangsa”, kata gubernur.

Gubernur VBL juga berjanji untuk membangun sebuah SMK di desa ini.  “Sebagai gubernur saya berkomitmen untuk membangun sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di desa ini, khusus jurusan Pertanian dan Pariwisata”, kata Viktor.

“Pak Kadis Pendidikan, tolong siapkan semua yang berhubungan dengan pembangunan ini, siapkan anggarannya,  koordinasi dengan perangkat desa dimana lokasinya, agar tahun depan pembangunannya sudah bisa dikerjakan,” sambung gubernur.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini juga memuji keindahan alam di desa Pusu ini. “Tadi dalam perjalanan ke tempat ini, saya liat hamparan pohon gamal dengan bunganya yang luar biasa indah. Saya minta pemerintah kabupaten bekerja sama dengan desa ini untuk buatkan festival gamal. Buatkan semeriah mungkin, siapkan seribu penari untuk menyambut tamu yang datang.

Saya pastikan ini akan sangat menarik. Buat apa kita habiskan uang berjuta – juta rupiah untuk melihat bunga sakura di Jepang,  sedangkan di daerah kita sendiri memiliki pohon gamal yang tidak kalah indah”, ujar VBL.

“Buatkan vila di tempat ini, agar pengunjung tidak kembali ke kota. Mereka bermalam di vila, siapkan chef (tukang masak) yang hebat, apalagi skrg sumber air sudah dekat, kita tidak akan kesulitan lagi dalam menyiapkan sayur -sayuran”, lanjut gubernur.

Gubernur juga mengatakan bahwa kedepan akan dibuatkan sistem informasi secara on line di seluruh NTT untuk mengetahui daerah mana yang lagi panen hasil pertaniannya.

“Kedepan akan ada system informasi secara on line di seluruh NTT. Pada system itu, ada dari pihak pemerintah provinsi dalam hal ini PT Flobamor,  pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ada juga pendeta dan pastor. Jadi kita akan tahu daerah mana yang lagi panen apa,  jumlahnya berapa, sehingga para petani tidak perlu menjual hasil mereka sampai di kota. Nanti pihak pemerintah kabupaten yang akan membeli secara cash. Kalau pemkab tidak membelipun maka pemprov melalui PT Flobamor yang akan membelinya”, lanjut gubernur.

“Oleh karena itu saya minta untuk setiap rumah di desa ini wajib menanam tanaman holtikultura. Tidak usah kuatir soal penjualannya, karena pasti ada yang beli”, imbau viktor.

Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan,  Epy Tahun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak gubernur ke tempat ini. “Saya mewakili masyarakat dan pemerintah kabupaten TTS menyampaikan terimakasih atas kunjungan bapak gubernur kali ini. Baru pertama kali ada seorang gubernur yang sampai di tempat ini, bahkan terus terang saya sendiri baru pertama kali datang ke dusun Tillo B ini”, kata Epy.

Bupati Epy juga sedikit mengisahkan bahwa dulu di tempat ini pernah ada embung utk pertanian. “Kurang lebih sekitar tahun 1986, pernah ada embung dilokasi ini. Tapi setelah saya mengecek ternyata embung ini sudah mubasir sekitar 10 tahun lalu. Oleh karena itu kiranya air bersih yang sekarang sudah ada ini menjadi momentum kebangkitan pertanian di desa ini”, lanjut bupati.

Ketua Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat,  Mathias J. Rupidara dalam laporannya mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan air bersih di desa Pusu, dusun Tillo B ini sebesar Rp. 103.444.500, yang sebagian besarnya disumbangkan oleh Entrust Fondation dari Australia. (*)

No comments