SP Online Harus Punya Dampak Riil Turunkan  Kemiskinan

220 Views

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengharapkan agar Sensus Penduduk (SP) Online dapat memberikan dampak riil bagi upaya penurunan kemiskinan di NTT.

“Sensus Penduduk Online ini harus bisa memaparkan data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak. Tentu kita tidak hanya kejar pengakuan stastik tapi secara struktural kemiskinan masih ada,”jelas Gubernur Viktor saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus beserta jajarannnya di ruang kerja Gubernur, Senin (24/2).

Maksud kedatangan Kepala BPS NTT adalah melakukan SP Online kepada Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dipandu oleh staf dari BPS NTT mengisi formulir sensus penduduk secara online.

Menurut Gubernur Viktor, upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata. Tetapi juga secara struktural.

“Statistik berubah tetapi juga (secara) struktural harus berubah. Saya minta Kepala BPS NTT bersama Prof Kameo (Prof Dr. Daniel Kameo, Staf Khusus Gubernur NTT,red) dan Kepala Bappelitbangda NTT untuk hitung bersama angka kemiskinan di NTT serta strategi- strategi untuk menurunkannya,” harap politisi Nasdem tersebut.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu memberikan apresiasi atas pelaksanaan sensus secara online tersebut. Karena begitu banyak informasi yang bisa didapat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Flobamorata untuk mengambil bagian secara aktif dalam sensus penduduk online 2020. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar atas dukungan semua pihak. Para Bupati, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, semua pihak harus terlibat secara aktif mensukseskan sensus online ini,” jelas Gubernur Viktor.

Terkait dengan hambatan jaringan dalam pelaksanaan sensus tersebut, Gubernur akan segera melakukan komunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Saya akan bicarakan dengan bapa Menteri terkait ini supaya membantu kita agar dapat  melaksanakan sensus dengan lancar,” pungkas Gubernur Viktor.

Sementara itu, Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus mengungkapkan sejak diluncurkan pada 15 Februari 2020, timnya sudah turun hampir 80 persen di Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Terutama dengan adanya instruksi dari Gubernur yang ditujukan kepada para bupati/walikota, intansi vertikal dan BUMN/BUMD untuk mensukseskan sensus penduduk online.

“Instruksi dari Gubernur ini sangat signifikan dalam membantu kami.Kita harapkan sebagai ASN serta  orang-orang yang menjadi contoh serta ditambah dengan kombinasi dan seluruh strategi yang kita lakukan ini, dapat mbantu masyarakat NTT agar dapat maksimal dalam melakukan SP Online,” jelas Darwis.

Lebih lanjut Darwis mengungkapkan SP Online sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sibuk. Tidak akan direpotkan dengan kunjungan petugas. Sasarannya adalah mendata semua warga negara yang berdiam di NTT.

“Kalau ini berhasil, pendataan tidak (perlu)sensus lagi. Sudah registrasi, sudah gampang. Masyarakat sendiri yang langsung mengupdate dirinya. Data ini merupakan kerjasama kita dengan Kemendagri,” papar Darwis.

Dengan adanya pendataan ini, lanjut Darwis, akan menghemat pengeluaran negara yang mencapai triliunan untuk lakukan sensus ke depannya. Juga mengatasi perbedaan data Dukcapil dan BPS. Kebutuhan kemendagri dan kebutuhan kita sebagai peneliti berbabsis data yang sama.

“Kalau dulu khan ada perbedaan antara Dukcapil dan BPS. Karena pendekatannya berbeda. Nah inilah momentum besar. Angka  de facto dan de jure dapat untuk semua orang. De facto misalnya saya penduduk NTT, de jure  saya berKTP Medan. Ini memang baru pertama, belum tentu semua langsung terdata.Juli nanti kita lakukan verifikasi lagi dengan sistem combine. Ada petugas yang masih tetap gunakan online dan daerah-daerah yang belum terakses internet, petugas gunakan kuesioner,”pungkas Darwis.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Staf Khusus Gubernur NTT, Daniel Kameo, Immanuel Blegur dan Anwar Pua Geno. (Aven Reme)

  1. Mengingat status provinsi NTT yang belum terpecahkan sebagai provinsi termiskin ketiga di indonesia. Hal ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemprov untuk bagaiman kemudian status miskin ini kita hilangkan. Sensus penduduk merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana perkembangan prov. NTT terutama soal kemiskinan. Dengan menekan kemiskinan maka dengan sendirinya NTT keluar dari status miskin. Namun terkait SP online, bagi saya belum saatnya NTT untuk melakukan sistem online,mengingat kekurangan di bagian jaringan telekomunikasi yang belum memadai di NTT. Di satu sisi memang menghemat anggaran tetapi kita juga perlu ingat soal kendala terutama di daerah yang belum tersentuh listrik dan jaringan. Dan itu bukan urusan yang gampang,karena menurut saya masih banyak di NTT yang belum masuk listrik maka dengan sendirinya jaringan di daerah tersebut juga kan masih minim.

One comment