Sambutan Gubernur NTT Pada Acara Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Belu Tahun 2021

S A M B U T A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN BELU TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Rabu,15 April 2020;
Jam                  : 08.30 Wita;
Tempat           : Atambua, Kabupaten Belu.

Yang Terhormat,

  •  Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  • Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  • Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo;
  • Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo;
  • Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Asosiasi dan Lembaga Non Pemerintah;
  • Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI;
  • Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan;
  • Segenap Insan Pers dan Media Massa;
  • Singkatnya Bapak/Ibu, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Shalom, Salve, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pertama-tama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan perlindunganNya kita masih dianugerahi kondisi sehat walafiat, walaupaun kita masih berada pada masa Pandemi Global Covid-19. Saya bersama Bapak Wakil Gubernur menyampaikan himbauan sekaligus penegasan untuk tetap menjaga diri dengan hidup bersih, dan tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak diluar, agar kita semua berupaya keras memutus mata rantai virus corona ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah dan masyarakat

Kabupaten Nagekeo yang telah bersama-sama bekerja keras mensukseskan pembangunan menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.

Pada kesempatan yang istimewa ini juga, atas nama masyarakat dan Jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan “Selamat merayakan Paskah Tahun 2020”, bagi seluruh Umat Katholik dan Umat Kristiani. Semoga kasih Kristus yang Maha Suci melalui Paskah dapat memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kita semua untuk bekerja lebih keras dengan pikiran cerdas dalam rangka memajukan masyarakat dan daerah ini.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pembangunan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah ke dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Karena itu, rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, agar diselaraskan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional sesuai Rancangan Awal RKP 2021 dan 7 (tujuh) Prioritas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 harus dapat tercapai. Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi                 Nusa Tenggara Timur sebesar 6,50 persen harus dapat dicapai dari capaian kita tahun 2019 sebesar 5,2 persen, begitu juga tingkat kemiskinan dengan target 17,35 persen harus dapat dicapai dari kondisi saat ini 20,62 persen. Semua ini tentu saja akan bisa kita capai, apabila seluruh kabupaten/kota bekerja bersama untuk mencapai indikator dan target dimaksud mengingat capaian provinsi merupakan komposit seluruh kabupaten/kota, begitu pula capaian nasional merupakan komposit seluruh provinsi.

Hadirin yang saya hormati,

Tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Daerah hanya dapat dicapai secara berhasil guna dan berdaya guna, apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu akibat KLB DBD yang banyak merenggut korban jiwa, Flu Babi Afrika yang menyerang ternak babi di Pulau Timor dan penyebaran Covid 19 yang mengakibatkan keresahan bahkan merenggut nyawa manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Kemungkinan bahaya kekeringan dan rawan pangan juga mengintai kita. Semua ini menjadi tantangan kita pada tahun 2020 sekaligus perhatian kita dalam menyusun perencanaan pembangunan 2021.

Dalam kaitan itu, sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, agar diarahkan untuk menjamin terciptanya rasa ketenteraman masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan berbagai penyakit yang menyerang, dan kemungkinan bencana alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi. Semua ini untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memenuhi harapan tersebut, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

  • Pertama, musrenbang ini harus memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  • Kedua, Musrenbang Kabupaten yang menghasilkan rencana tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta mewujudkan tercapainya transformasi ekonomi;
  • Ketiga, rencana kegiatan yang diusulkan harus didukung data dan informasi yang akurat, dokumen teknis dan penganggaran, target yang terukur dan lokasi desa yang jelas;
  • Keempat, Rencana tahunan yang disepakati dapat menumbuhkan semangat swasta, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanannya;
  • Kelima, perlu ada komitmen mencegah adanya duplikasi anggaran sejak awal perencanaan dengan menjadikan desa/kelurahan sebagai perekat yang dapat menjamin keterpaduan pembangunan.

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan yang kita laksanakan berjalan dalam aras yang cukup baik, sehingga menghasikan kemajuan dari waktu ke waktu. Kemiskinan menurun dari 21,03 persen pada tahun 2018 menjadi 20,62 persen pada tahun 2019. Berkaitan dengan kemiskinan, maka menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan ketepatan penerima bantuan jaminan sosial, melalui verifikasi penerima bantuan secara cermat, akurat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana terjadi selama ini. Saya meminta agar Posyandu dapat menjadi “one stop service” terhadap semua pelayanan yang diberikan. Mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, sampai pada pembagian jaminan sosial (Rastra, PKH, dll) tidak boleh lagi pembagian dilakukan secara diam-diam. Semua masyarakat harus bisa melihat siapa penerima bantuan, dan masyarakat miskin yang tidak bisa menerima bantuan karena masalah kependudukan harus bisa langsung dibantu. Dengan cara ini,  saya berharap kemiskinan kita yang masih tinggi ini akan bisa dikurangi secara signifikan.

Demikian pula dengan stunting, diharapkan ada upaya bersama untuk memantau ibu hamil dari keluarga miskin sehingga kita dapat menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting.

Saya berharap pada perencanaan Tahun 2021 terjadi perubahan paradigma, kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan, Hal ini sejalan dengan kebijakan Nasional sesuai Tema RKP 2021 dan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas pada tahun 2021.

Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum ini. Tidak hanya melalui pengembangan pariwisata, tapi juga mengembangkan berbagai sarana prasarana lainnya, termasuk memastikan bahwa segala kebutuhan untuk pengembangan pariwisata dapat kita penuhi sendiri, baik oleh masyarakat di Kabupaten Nagekeo, maupun oleh kabupaten lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Inilah spirit Masyarakat Ekonomi NTT, dan pentingnya dilakukan kerja sama antar daerah dalam provinsi ini. Hanya dengan cara ini rantai nilai pariwisata akan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam forum musrenbang ini, akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum Musrenbangprov dan Musrenbangnas.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD Tahun 2021 selaras dengan RPJMD Kabupaten Nagekeo, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 20218-2023 dan RPJMN 2020-2024, dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang serta pelaksanaannya.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat dalam membangun daerah, kita akan dapat mewujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024.

Hadirin yang saya hormati,

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur telah membawa keresahan dan dampak nyata, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan teknologi komunikasi atau pertemuan-pertemuan virtual, menjadi hal yang mau tidak mau menjadi kebutuhan dan keharusan bagi kita semua di hari-hari ini. Begitu pula dukungan anggaran untuk penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pembangunan kembali dampak virus corona pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada Tahun 2021 perlu dipikirkan.

Namun demikian, ada hal melegakan yang perlu terus kita jaga, yaitu keterpaduan, kerja sama, saling mendukung dan membantu, secara suka rela semua elemen bersatu padu melawan Covid 19, bahkan rela berkorban demi membantu para penderita Covid 19. Inilah semangat gotong royong, semangat kemanusiaan yang kita junjung, inilah juga makna Paskah yang sesungguhnya, yang harus benar-benar kita wujudkan agar bangsa dan daerah ini cepat pulih dari terpaan Covid-19.

Hadirin yang saya hormati,

Saya berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terajut makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan NTT 20218-2023 yaitu “NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI”.

Pastikan pembangunan benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, libatkan semua stakeholders dalam pembangunan yang dilakukan, serta cegah dan eliminir berbagai bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Selamat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian.

Shalom, Salve, Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Om Santi..Santi..Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekian dan Terima Kasih.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

  • Disarikan Oleh: Alfons Dwiyanto Fernandez

Sambutan Gubernur NTT Pada Acara Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

S A M B U T A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

  • Hari/Tanggal   :  Rabu,15 April 2020
  • Jam                  :  08.30 Wita
  • Tempat            : Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Yang Terhormat,

  •  Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  • Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  • Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo;
  • Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo;
  • Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten Nagekeo;
  • Pimpinan Asosiasi dan Lembaga Non Pemerintah;
  • Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI;
  • Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan;
  • Segenap Insan Pers dan Media Massa;
  • Singkatnya Bapak/Ibu, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Shalom, Salve, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pertama-tama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan perlindunganNya kita masih dianugerahi kondisi sehat walafiat, walaupaun kita masih berada pada masa Pandemi Global Covid-19. Saya bersama Bapak Wakil Gubernur menyampaikan himbauan sekaligus penegasan untuk tetap menjaga diri dengan hidup bersih, dan tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak diluar, agar kita semua berupaya keras memutus mata rantai virus corona ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah dan masyarakat

Kabupaten Nagekeo yang telah bersama-sama bekerja keras mensukseskan pembangunan menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.

Pada kesempatan yang istimewa ini juga, atas nama masyarakat dan Jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan “Selamat merayakan Paskah Tahun 2020”, bagi seluruh Umat Katholik dan Umat Kristiani. Semoga kasih Kristus yang Maha Suci melalui Paskah dapat memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kita semua untuk bekerja lebih keras dengan pikiran cerdas dalam rangka memajukan masyarakat dan daerah ini.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pembangunan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah ke dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Karena itu, rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, agar diselaraskan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional sesuai Rancangan Awal RKP 2021 dan 7 (tujuh) Prioritas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 harus dapat tercapai. Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi                 Nusa Tenggara Timur sebesar 6,50 persen harus dapat dicapai dari capaian kita tahun 2019 sebesar 5,2 persen, begitu juga tingkat kemiskinan dengan target 17,35 persen harus dapat dicapai dari kondisi saat ini 20,62 persen. Semua ini tentu saja akan bisa kita capai, apabila seluruh kabupaten/kota bekerja bersama untuk mencapai indikator dan target dimaksud mengingat capaian provinsi merupakan komposit seluruh kabupaten/kota, begitu pula capaian nasional merupakan komposit seluruh provinsi.

Hadirin yang saya hormati,

Tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Daerah hanya dapat dicapai secara berhasil guna dan berdaya guna, apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu akibat KLB DBD yang banyak merenggut korban jiwa, Flu Babi Afrika yang menyerang ternak babi di Pulau Timor dan penyebaran Covid 19 yang mengakibatkan keresahan bahkan merenggut nyawa manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Kemungkinan bahaya kekeringan dan rawan pangan juga mengintai kita. Semua ini menjadi tantangan kita pada tahun 2020 sekaligus perhatian kita dalam menyusun perencanaan pembangunan 2021.

Dalam kaitan itu, sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, agar diarahkan untuk menjamin terciptanya rasa ketenteraman masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan berbagai penyakit yang menyerang, dan kemungkinan bencana alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi. Semua ini untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memenuhi harapan tersebut, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

  • Pertama, musrenbang ini harus memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  • Kedua, Musrenbang Kabupaten yang menghasilkan rencana tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta mewujudkan tercapainya transformasi ekonomi;
  • Ketiga, rencana kegiatan yang diusulkan harus didukung data dan informasi yang akurat, dokumen teknis dan penganggaran, target yang terukur dan lokasi desa yang jelas;
  • Keempat, Rencana tahunan yang disepakati dapat menumbuhkan semangat swasta, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanannya;
  • Kelima, perlu ada komitmen mencegah adanya duplikasi anggaran sejak awal perencanaan dengan menjadikan desa/kelurahan sebagai perekat yang dapat menjamin keterpaduan pembangunan.

Hadirin yang saya hormati,

Pembangunan yang kita laksanakan berjalan dalam aras yang cukup baik, sehingga menghasikan kemajuan dari waktu ke waktu. Kemiskinan menurun dari 21,03 persen pada tahun 2018 menjadi 20,62 persen pada tahun 2019. Berkaitan dengan kemiskinan, maka menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan ketepatan penerima bantuan jaminan sosial, melalui verifikasi penerima bantuan secara cermat, akurat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana terjadi selama ini. Saya meminta agar Posyandu dapat menjadi “one stop service” terhadap semua pelayanan yang diberikan. Mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, sampai pada pembagian jaminan sosial (Rastra, PKH, dll) tidak boleh lagi pembagian dilakukan secara diam-diam. Semua masyarakat harus bisa melihat siapa penerima bantuan, dan masyarakat miskin yang tidak bisa menerima bantuan karena masalah kependudukan harus bisa langsung dibantu. Dengan cara ini,  saya berharap kemiskinan kita yang masih tinggi ini akan bisa dikurangi secara signifikan.

Demikian pula dengan stunting, diharapkan ada upaya bersama untuk memantau ibu hamil dari keluarga miskin sehingga kita dapat menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting.

Saya berharap pada perencanaan Tahun 2021 terjadi perubahan paradigma, kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan, Hal ini sejalan dengan kebijakan Nasional sesuai Tema RKP 2021 dan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas pada tahun 2021.

Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum ini. Tidak hanya melalui pengembangan pariwisata, tapi juga mengembangkan berbagai sarana prasarana lainnya, termasuk memastikan bahwa segala kebutuhan untuk pengembangan pariwisata dapat kita penuhi sendiri, baik oleh masyarakat di Kabupaten Nagekeo, maupun oleh kabupaten lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Inilah spirit Masyarakat Ekonomi NTT, dan pentingnya dilakukan kerja sama antar daerah dalam provinsi ini. Hanya dengan cara ini rantai nilai pariwisata akan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam forum musrenbang ini, akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum Musrenbangprov dan Musrenbangnas.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD Tahun 2021 selaras dengan RPJMD Kabupaten Nagekeo, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 20218-2023 dan RPJMN 2020-2024, dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang serta pelaksanaannya.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat dalam membangun daerah, kita akan dapat mewujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024.

Hadirin yang saya hormati,

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur telah membawa keresahan dan dampak nyata, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan teknologi komunikasi atau pertemuan-pertemuan virtual, menjadi hal yang mau tidak mau menjadi kebutuhan dan keharusan bagi kita semua di hari-hari ini. Begitu pula dukungan anggaran untuk penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pembangunan kembali dampak virus corona pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada Tahun 2021 perlu dipikirkan.

Namun demikian, ada hal melegakan yang perlu terus kita jaga, yaitu keterpaduan, kerja sama, saling mendukung dan membantu, secara suka rela semua elemen bersatu padu melawan Covid 19, bahkan rela berkorban demi membantu para penderita Covid 19. Inilah semangat gotong royong, semangat kemanusiaan yang kita junjung, inilah juga makna Paskah yang sesungguhnya, yang harus benar-benar kita wujudkan agar bangsa dan daerah ini cepat pulih dari terpaan Covid-19.

Hadirin yang saya hormati,

Saya berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terajut makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan NTT 20218-2023 yaitu “NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI”.

Pastikan pembangunan benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, libatkan semua stakeholders dalam pembangunan yang dilakukan, serta cegah dan eliminir berbagai bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Selamat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian.

Shalom, Salve, Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Om Santi..Santi..Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekian dan Terima Kasih.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

  • Disarikan Oleh: Alfons Dwiyanto Fernandez

Gubernur NTT: Kami Butuh Orang-Orang Berintegritas

“Kita harus punya terobosan-terobosan hebat untuk provinsi ini. Dari Gubernur W.J. Lalamentik sampai Viktor Laiskodat kita masih miskin. Ini masuk akal atau tidak? Padahal jaman Pak Ben Mboi kita pernah naik, bahkan melebihi Sulawesi Selatan”

“Saya dan pak Josef  tidak sedang melantik orang-orang pintar dan rakus. Kami tidak mau lantik orang yang datang hanya untuk jabatan. Kami butuh orang-orang berintegritas, tanpa pandang suku dan agama.”

Hal itu dikatakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat hadir bersama Josef Nae Soi pada pelantikan Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi NTT bertempat di Aula Fernandez, Kantor Gubernur, Sabtu (26/7).

“Kalau mau jadi pemimpin yang baik maka bukan hanya bekerja dan melayani tetapi harus siap untuk dikritik. Bila mendapat penilaian yang buruk, harus berbenah memperbaiki kinerja, sebab penilaian itu adalah bagian dari jabatan yang dimiliki,” tambah Bungtilu.

Beliau juga menyebutkan pentingnya niat untuk bekerja hebat, bukan untuk dipuji. Niat sepenuhnya adalah untuk melayani masyarakat NTT, menciptakan sejarah baru. “Inilah momentum kita bersama untuk menciptakan sejarah baru bagi NTT. Mimpi besar yang kita bawa sebagai provinsi temiskin ketiga, pekerjaan yang kita lakukan tidak bisa seperti biasa. Pekerjaan yang harus kita lakukan adalah memeras seluruh potensi, energi dan seluruh kecerdasan dalam diri, untuk dipersembahkan bagi bumi Flobamorata,” jelas Gubernur Viktor.

Ia juga meminta setiap Perangkat Daerah (PD ) untuk mempublikasikan kinerjanya masing-masing.

“Saya minta Sekda untuk publis kinerja seluruh Perangkat Daerah setiap bulan. Nanti, dipublis melalui Karo Humas. Publisnya mulai dari serapan anggaran hingga kinerjanya. Biar masyarakat juga tahu,” tegas Viktor.

Viktor kemudian menerangkan niatnya untuk melihat sebuah dream team. Tim dengan sistem kerja yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, untuk membawa NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

“Penyerapan anggaran harus maksimal. SOP (Standar Operasional prosedur) yang tidak jalan akan kita hilangkan. Dalam pengurusan izin juga harus cepat. Presiden bilang, izin harus cepat, tidak harus bolak-balik. Untuk surat menyurat pun jangan terlalu lama, dikerjakan secepat mungkin. Karenanya saya tekankan lagi, agar kita perlu bekerja out of the box,” tegasnya.

“Provinsi kita ini adalah Provinsi hebat, harus dikembangkan. Kebanyakan pulau di NTT ini banyak mengandung batu kapur (limestone), tapi kita sendiri masih impor 1,6 juta ton semen per tahun. Timor Leste butuh 600.000 ton. Seharusnya ini adalah market kita. Industri ini harus dikembangkan dengan hebat,” jelasnya.

Menurutnya, industri rumah tangga terkuat yang ada di NTT untuk dikembangkan yaitu tenun ikat, daging se’i dan sopi. Dikatakannya, hampir semua masyarakat NTT bisa menghasilkannya.

“Kita harus punya terobosan-terobosan hebat untuk provinsi ini. Dari Gubernur W.J. Lalamentik sampai Viktor Laiskodat kita masih miskin. Ini masuk akal atau tidak? Padahal jaman Pak Ben Mboi kita pernah naik, bahkan melebihi Sulawesi Selatan,” ajaknya bersemangat.

Untuk diketahui, lima belas pejabat eselon II yang dilantik dalam mutasi kedua tahun ini adalah Inspektorat Daerah NTT Ruth Diana Laiskodat,S.Si,Apt,MM, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Dr. Drs. Zet Sonny Libing,M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan NTT Linus Lusi S.Pd,M.Pd, Kepala Bapelitbangda NTT Lecky Frederich Koli SPT, Kepala BKD NTT Henderina S. Laiskodat,SP,M.Si, Kepala Dinas ESDM Yusuf Adoe,S.T, M.T, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dra.Hildegardis Bria Seran, Kepala Dinas PUPR Ir.Maksi Nenabu,MT, Kepala Dinas PPA Sylvia Ratnawati Peku Djawang,SP,MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs.Ec M.Nasir Abdullah,MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir.Yohanes Oktovianus,MM, Kepala Dinas Sosial dr. Mese Rassi B.V. Ataupah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kornelis Wadu, Kepala Biro Pemerintahan Drs.Doris Alexander Rihi,M.Si, dan Direktur RSUD Dr.drg Mindo E. Sinaga, M.Kes. (*)

  • Saatnya Membuka Diri untuk Publik

“Sudah saatnya untuk membuka diri dan tidak menutup diri terhadap publik, dimana kita harus melayani berbagai harapan dan permohonan publik terhadap apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan dan apa hasil yang dicapai,” kata Wagub Nae Soi saat menyampaikan sambutan pada acara Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Rabu sore (28/8).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:287/KEP/HK/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2023.

Kelima anggota Komisi Informasi yang dilantik yaitu Pius Rengka, Maryanti Hermina Adoe, Daniel Tonu, Agustinus Lede Bole Baja dan Ichsan Arman Pua Upa.

Wagub berharap usai dilantik dan diambil sumpahnya, Komisi Informasi NTT harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal yang salah satunya adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat bahwa informasi publik adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh badan publik sesuai amanat pasal 28 F UUD 1945.

“Selain memiliki peran strategis yakni sebagai lembaga mandiri yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa Informasi Publik, saya juga berharap Komisi Informasi Provinsi NTT dapat melaksanakan peran kemitraan dalam proses advokasi, edukasi dan literasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT,” tambah wagub Josef.

Lebih lanjut mantan Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM itu menghimbau agar setiap Pimpinan Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing Perangkat Daerah untuk dapat menyiapkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

“Kepada Pimpinan Perangkat Daerah, agar segera menyiapkan informasi publik antara lain berupa Profil Badan Publik, Rencana Kerja dan Capaian Kinerja serta informasi lain sesuai peraturan perundangan. Saya akan terus memantau kepatuhan Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik sesuai tupoksi masing-masing,” jelas Wagub Nae Soi mengakhiri sambutannya.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT, Insan Pers serta undangan lainnya. (*)

  • ASN Harus Komit Hindari Tindakan Korupsi

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A.  Nae Soi, MM meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)  untuk menghindari tindakan korupsi. Harus ada koreksi dan komitmen dari dalam diri untuk menolak segala bentuk tindakan penyuapan.

“Kita di Indonesia ini terkenal dengan banyaknya pengawasan. Mulai dari dalam Perangkat Daerah itu sendiri. Bikin jalan,  ada konsultan dan pengawas. Seudah itu ada inspektorat,  BPKP,  BPK dan lembaga lainnya. Tetapi kebocoran dan deviasi juga tetap tinggi. Mau KPK pelototi terus,  gubernur dan wagub tiap hari awasi,  tapi kalau tidak ada integritas diri,  penyelewengan pasti tetap tinggi, ” jelas Josef A. Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi (Panduan CEK) bagi Dunia Usaha Provinsi NTT dan Penandatanganan Kesepakatan Sinergisitas Pencegahan Korupsi Antara Komisi Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi NTT, Regulator dan Pelaku Usaha di Aula Fernandez Kantor Gubernur Sasando,  Kamis (29/8).

Wagub Nae Soi meminta agar semua pemangku kepentingan terutama ASN untuk memperbaiki tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) NTT yang masih rendah. Berada di urutan provinsi keempat terkorup di Indonesia. Perlu ada kerja keras dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk melakukan tindakannpencegahan korupsi.

“Ke depan kita harus perbaiki IPK kita. Kita harus berjanji kepada diri kita sendiri,ini tidak boleh terjadi lagi. Butuh dukungan semua pihak untuk wujudkan pemerintah yang bersih di NTT, “kata Wagub Nae Soi.

Pemerintah Provinsi NTT bersama KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menandatangani nota kesepakatan untuk menjalankan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ada tiga area besar yang menjadi pusat perhatian yakni perizinan dan tata niaga,  keuangan dan pengadaan barang jasa serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Kami minta ASN, jangan berdalih di belakang aturan untuk persulit pelaku usaha.  Ini aturannya begini dan begitu. Tapi begitu dikasih amplop,aturannya tidak ada lagi.  Kami tidak boleh dengar lagi hal ini. Kalau masih ada praktek seperti ini, kami langsung akan bertindak tegas memecat yang bersangkutan,tidak pernah dan tidak akan ada ampun. Ingat itu baik-baik, “tegas Josef.

Lebih lanjut,  ia mengajak semua pihak untuk bekerja dengan baik. Merubah diri dan tidak lagi sekadar mengikuti acara seremonial. Hanya dengar apa yang dikatakan KPK dan Gubernur serta Waki Gubernur, namun tidak menerapkannya dalam tugas dan kerja sehari-hari.

“Mari kita jaga bersama marwah dan harga diri kita dan harga diri NTT.  Harga diri itu sangat mahal, tidak boleh jual murah. Anda menjadi ASN punya _pride_ sendiri. Anda dapat lambang, itu adalah _pride_.  Anda boleh miskin harta, tapi kaya martabat.Jangan cari uang dari pengusaha,  cari usaha lain. Tanam kelor,  piara sapi supaya lebih bermartabat, “kata Wagub.

Politisi Golkar itu meminta supaya masyarakat turut serta dalam pengawasan proyek pemerintah. Papan pengumuman proyek mulai tahun depan harus lengkap. Misalnya yang buat jalan,  cantumkan juga umur jalan,  batunya, pasir serta aspalnya sekian,   dan keteranagan lainnya.

“Semua harus dirinci sejelas-jelasnya supaya masyarakat tahu. Jika masih ada yang kerja tidak sesuai kesepakatan, kami tidak akan segan-segan untuk membongkarnya.  Tidak ada urusan,  mau rugi atau bangkrut,  bukan urusan.  Tapi yang kerja baik,  pasti akan diberi reward.Mari kita kerja dengan hati dan kejujuran supaya tidak menyimpang dari apa yang seharusnya, “pungkas Wagub Nae Soi.

Sementara itu,  Koordinator KPK Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Asep Rahmat Suwandha mengatakan kegiatan hari ini adalah upaya memberdayakan sektor swasta dengan mengembangkan manajemen anti suap. Dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTT, sejak tahun lalu kita sudah menjalankan fungsi koordinasi di bidang pencegahan dan penindakan,  supervisi dan monitoring.

“Dari tahun 2005 sampai dengan Juli 2019, pelaku korupsi berdasarkan profesi, yang terbanyak ditangani KPK adalah pihak swasta. Sudah ada 264 orang yang ditangkap dan diproses. Karena memang kasus korupsi yang paling menonjol, sekitar 65 persen adalah tindak pidana penyuapan. Ada penerima dan pemberi suap. Penerima suap adalah aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Pemberinya adalah sebagaian besar pihak swasta, “jelas Asep.

Lanjut Asep,  perlu ada upaya serius untuk mengajak dunia usaha dalam menghindari hal seperti ini.  Dunia usaha juga mencakup korporasi. Sampai dengan tahun 2019, sudah ada enam korporasi yang sudah dipidanakan KPK.

“Perlu ada manajemen antisuap  dalam BUMD dan sektor-sektor swasta.  Karena dengan ini, teman-teman swasta bisa punya pemahaman tentang tindak pidana. Tahun ini,  sampai Agustus, sudah ada lebih dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Apalagi dengan adanya keterbukaan informasi, laporan ke KPK juga semakin meningkat, “jelas Asep.

Selanjutnya, Ketua Harian Kamar Dagang Indonesia (KADIN) NTT, Theodorus Widodo saat menyampaikan sambutan Ketua Umum KADIN NTT,  Paul Liyanto memberikan apresiasi atas terbentuknya Komisi Advokasi Daerah (KAD)  yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 128/Kep/Hk/2019 tanggal 12 April 2019. KAD yang diinisiasi KPK melalui gerakan Profesional Berintegritas (Profit) merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya masalah.

KAD diharapkan menjadi agen perubahan untuk merubah kebiasaan lama menjadi paradigma baru yang akan untungkan semua pihak karena adanya persaingan sehat antar pengusaha serta efisiensi anggaran pemerintah. Saya minta pengusaha yang terlibat dalam KADIN NTT untuk terlibat akatif dalam kegiatan sosialisasi ini supaya bisa tahu rambu-rambu kepatutan berusaha agar tidak terjebak korupsi, “tutup Theo Widodo.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Asad Suryo,  Ketua KAD NTT, Fritz Angi, Direktur Utama Bank NTT,  pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT,  para pelaku usaha yang tergabung dalam berbagai Asosiasi Pengusaha Se-NTT, insan pers dan undangan lainnya.

  • Pengelolaan Anggaran Harus Menunjang Visi-Misi Pemerintah

Penyusunan dan pengelolaan anggaran harus terukur dengan baik. Harus tertib dan taat perundang – undangan, serta efisien dan efektif, transparan, juga akuntabel dalam rangka pencapaian kinerja untuk mampu mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, MM saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Launching Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 bertempat di Hotel Aston pada kamis (12/9).

“Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan APBD 2020 dalam momentum sebagai upaya pemerintah mewujudkan perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Josef.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut sebagai implementasi amanah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pngelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Analisis Standar belanja ini merupakan komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD. Manajeman keuangan daerah menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai,” ungkap Josef.

“Kalau berbicara mengenai kinerja dalam manajamen modern itu maka ada 2 poin penting yaitu performance appraisal yaitu dalam menilai sesuatu itu terukur jumlahnya, sasarannya dan juga penyalurannya, dan personal appraisal yaitu penilaian terhadap diri kita dan orang lain. Prestasi kinerja itu harus integral, menjadi satu kesatuan prestasi kinerja,” jelasnya.

“Untuk mewujudkan kinerja anggaran ini harus dilakukan bertahap dan perlu kita memiliki persamaan persepsi. Dengan melakukam sistem kinerja yang efektif. Penyusunan anggaran juga harus seimbang,” tambah Josef.

Lebih lanjut Josef mengungkapkan besar harapan darinya agar dari kegiatan tersebut dapat mewujudkan good governance dan clean governance dengan manfaat untuk bisa mengatasi masalah dan juga menghasilkan output dan juga outcome bagi masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Drs. Zakarias Moruk, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Universitas Gadjah Mada. “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal,” jelas Zakarias.

Ia mengatakan, manfaat dari penyusunan Analisis Standar Belanja (ABS) diantaranya yakni Penetapan plafon anggaran akan terukur dengan baik, dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran, penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur yang jelas, serta penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi lebih objektif.

“Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2020 tingkat provinsi NTT ini juga kami akan melakukan karantina bagi seluruh sekretaris, kabag tata usaha, kasubag PDE dan kasubag keuangan untuk menyusun APBD 2020 pada minggu ketiga bulan september,” jelasnya.

Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah tim ahli ASB dari Universitas Gadjah Mada yang dipimpin Prof. Dr. Abdul Salim, MBA, Akt.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Tim Ahli Penyusun ASB Provinsi NTT, para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se NTT, pimpinan OPD, tamu undangan dan insan pers.

  • Sekda Ingatkan ASN untuk Kerja Sungguh-sungguh

Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Ben Polo Maing meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar bekerja sungguh-sungguh dan apa yang dikerjakan itu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekda saat memimpin apel bersama seluruh jajaran ASN di lingkup Pemprov NTT di halaman depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Senin (21/10/2019). Ikut hadir seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov NTT dan ratusan ASN serta perwakilan ASN yang menerima Skep Purna Tugas terhitung 1 November 2019 yang akan datang.

Menyetir pidato perdana Presiden Jokowi seusai pelantikan, mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTT itu lebih lanjut mengatakan, kalau para birokrat ditanya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka yang dijelaskan itu hanya out put atau hasilnya.

“Urusan kualitas dari pekerjaan itu, itu urusan lain. Karena itu, apa yang disentil oleh Pak Presiden dalam pidato usai pelantikan itu perlu kita ketahui. Apa yang kita kerjakan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh rakyat dan kita harus tahu dengan baik,” pinta Polo Maing.

Pada bagian lain, Sekda juga berharap agar para pimpinan OPD jangan mengabaikan hal-hal yang rutin. “Terkadang kita kerja hanya untuk mengejar target dan kita abaikan hal-hal yang rutin. Soal data-data yang diperlukan untuk koordinasi dan perencanaan; ini sangat sulit. Disurati pun tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan OPD juga tidak direspons. Dishare ke whatsapp pimpinan, direspons tapi lambat. Ini hal kecil tapi bagaimana kita bisa  berlari dengan cepat,” kritik Sekda dan berharap agar para sekretaris di OPD dapat mengawal hal-hal yang rutin ini. “Sekretaris jangan seperti Kepala Bidang,” tambah Sekda.

  • 30 ASN Purna Tugas

Terhitung 1 November 2019 yang akan datang ada 30 ASN di lingkup Pemprov NTT yang akan purna tugas. Mereka terdiri atas 12 orang golongan IV, 17 orang golongan III dan satu orang golongan II. “Jadilah warga negara yang baik dan bawalah nilai-nilai Korpri di tengah masyarakat,” ucap Sekda saat menyerahkan Skep purna tugas dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 25 juta per ASN.

Terkait APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, Sekda menambahkan, pihaknya masih berproses dan beberapa saat yang akan datang segera ditetapkan bersama DPRD NTT. “Karena itu, saya minta semua perangkat daerah dapat menyiapkan diri dengan baik. Ketika APBD NTT ditetapkan maka harus bisa dieksekusi dengan baik. Hal-hal yang terkait dengan kontraktual agar pada Januari 2020 prosesnya segera dilakukan, sehingga pencairan keuangan bisa dicairkan agar dinamika ekonomi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tandas Sekda Ben Polo Maing.

  • Padukan Struktur ASN dan Motif Tenun Ikat NTT

Ada hal menarik yang terjadi saat apel pagi memperingati Hari Perhubungan Nasional (HPN) di halaman depan gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Selasa (17/09/2019). Sebelum membaca sambutan Menteri Perhubungan RI, Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM menegaskan, pemakaian atau penggunaan seragam yang memadukan atasan Korpri dan diselimuti kain tenun asal NTT mengandung pesan dan makna yang sangat filosofis.

“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya membaca sambutan Menteri Perhubungan RI,” kata Wagub Nae Soi.

Pakaian seragam yang digunakan hari ini, sebut Wagub, merupakan ciri peradaban manusia. “Peradaban manusia ditentukan oleh kebudayaan. Kebudayaan akan menentukan karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, menggunakan seragam Korpri yang dibalut dengan kain tenun ikat asal NTT; merupakan perpaduan antara struktur ASN dan kepribadian yang ditularkan oleh nenek moyang kita. Ada pesan filosifis di balik menggunakan seragam ini. Tidak sekadar memenuhi persyaratan,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Mengenakan seragam Korpri yang dibalut motif tenun asal NTT, lanjut Wagub, menunjukkan jati diri sebagai orang NTT dan sebagai orang Indonesia. “Dengan pakaian seperti ini kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai orang NTT serentak dengan itu sekaligus sebagai orang Indonesia,” ucap Wagub, datar.

Sebagaimana diketahui pada Jumat (13/09/2019) silam Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ny. Julie Sutrisno Laiskodat saat tampil sebagai narasumber di forum Pertemuan Bakohumas di hotel Papa Jhons Kupang menegaskan, tenun ikat asal NTT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan NTT. “Tenun ikat asal NTT merupakan warisan karya nenek moyang kita; harus kita pertahankan eksistensinya,” tandas Julie sembari menambahkan,”Tenun ikat asal NTT merupakan bagian dari produksi rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita.” (*)

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si dan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM.

NTT Jadi Provinsi Prioritas Pembangunan

Awal  Agustus 2019, Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat Evaluasi Tengah Tahun APBD Kabupaten/Kota se NTT. NTT ditetapkan sebagai provinsi prioritas pembangunan. Mengapa?

KUPNG – “Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam lima tahun kedepan telah ditetapkan sebagai provinsi prioritas pembangunan. Karena itu, manfaatkanlah momentum ini dengan sebaik-baiknya, terutama terkait tugas dan kebijakan pembangunan, pelayanan kepemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi NTT,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Ben Polo Maing, di depanpeserta Rapat Evaluasi Tengah Tahun APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT tahun 2019, di Aula Fernandez Gedung Sasando, Kantor Gubernur Jalan Raya El Tari No 52 Kupang, Rabu (07/08/2019).

Sekda menjelaskan, target dan realisasi pendapatan tahun 2019 keadaan Juli 2019; sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) target 1.131.943.378.705 realisasi sebesar 674.979.036.440 atau 59,63 %. Dana Perimbangan, target 4.174.054.978.000 realisasi sebesar 2.378.433.884.977 atau sebesar 56,98 %. “Lain-lain pendapatan, target 41.159.665.400 realisasi sebesar 953.794.000 atau sebesar 2,32 %,” kata Sekda yang saat itu didampingi Kepala Bappelitbangda NTT, Lucky Koli dan staf ahli Bappenas, Dr. Arum Kusumaningyas.

Menurut Sekda, target dan realisasi APBD tahun 2019 keadaan Juli 2019, belanja tidak langsung target 3.427.011.819.705 realisasi sebesar 1.651.366.347.218 atau sebesar 48,19 %. Sedangkan untuk belanja langsung sebut Sekda,  target sebesar 2.021.435.391.000 realisasi sebesar 641.713.583.880 atau sebesar 31,75 %. “Karena itu, bukan realisasi 100 % sesuai target tetapi yang utama adalah bagaimana potret APBD untuk percepatan pembangunan di NTT,” tandas mantan Kadis Kehutanan Provinsi NTT.

Realisasi PAD tertinggi, sebut Sekda, adalah Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, TTU, Belu dan Sumba Barat Daya. Sedangkan realisasi PAD terendah adalah Kabupaten Sumba Barat, Ende, Nagekeo, Lembata dan Manggarai Timur. “Saya percaya bapak dan ibu punya persoalan tersendiri, silakan didiskusikan untuk dicari solusi sehingga APBD Kabupaten/Kota bisa terealisir sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Sekda.

Di tempat yang sama, Dr. Arum Kusumaningtyas mengaku, isu-isu strategis dari provinsi, kabupaten/kota se NTT belum tercover secara memadai. “Harus ada tahapan-tahapan untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai,” kata Arum.

Usai mendengar arahan dan paparan dari Sekda NTT, para peserta nampak antusias bertanya dan mengharapkan solusi konkrit dari pihak provinsi maupun Bappenas agar target dan realisasi APBD kabupaten/kota se NTT dapat terealisir sesuai yang direncanakan.

Hadir para Asisten Sekda NTT, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTT, para Sekda, para asisten, para Kepala Bappeda se NTT dan OPD terkait lainnya. “Saya berharap agar progres realisasi dan target APBD dari setiap OPD secara rutin harus dipublish,” pinta Sekda Ben Polo Maing.

Butuh Pengendalian untuk Konstruksi Berkualitas

Di tengah sorotan atas hasil pembangunan konstruksi yang mengecewakan, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, meminta agar perlu ada pembinaan dan pengendalian terhadap jasa konstruksi demi mendukung visi besar; NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Artinya, harus bekerja dengan hati dan etos kerja tinggi.

KUPANG – Konstruksi merupakan salah-satu aspek utama upaya pemerintah dalam mewujudkan kualitas infrastruktur nasional yang signifikan dan berdampak makro pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pembinaan dan pengendalian usaha jasa konstruksi harus terus ditingkatkan secara nasional hingga ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Drs.Josef A. Nae Soi,MM saat membuka kegiatan Forum Jasa Konstruksi dan Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT tahun 2019. Mengusung tema “Peran Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dalam Mendukung NTT Bangkit menuju Sejahtera” kegiatan forum dilaksanakan di Sahid T-more Hotel Kupang, Kamis (10/10).

“Sebuah konstruksi harus dijamin mulai dari perencanaan, administrasi, teknis, pelaksanaan operasional hingga pengawasan. Ini menjadi penting, untuk dapat menghasilkan sebuah produk konstruksi yang berkualitas,” jelasnya.

“Letak geografis NTT ini juga sangat rawan dengan bencana. Ada banyak jembatan dan ruas jalan yang belum lama dikerjakan namun sudah rusak karena terjangan banjir. Di Lembata beberapa waktu lalu ada jembatan yang rusak karena banjir. Kedepannya, kita harus lebih fokus lagi pada kualitas jasa konstruksi,” tambahnya.

“Mulai tahun depan, di NTT, saya wajibkan para kontraktor untuk memberikan informasi yang lengkap dan rinci pada masyarakat mengenai proyek yang dikerjakan. Mulai dari siapa dan pihak mana yang mengerjakan, bahan pengerjaan, struktur, biaya dan batasan beban kendaraan yang boleh melewati jalan atau jembatan tersebut,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menjelaskan, bila struktur jembatan atau aspal tidak sesuai standar maka akan langsung diperintahkan untuk segera dibongkar dan dikerjakan kembali.

“Kami akan koordinasi denga KPK, BPK dan inspektorat untuk melakukan pengawasan lebih. Anda boleh kerja dengan making profit tapi ada batasan dan moralitasnya. Kita kerja dan bangun NTT ini harus dengan hati dan etos kerja yang tinggi,” tambah Josef.

Sementara itu Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT, Ondy  Siagian, SE, M.Si  mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring serta mendapatkan masukan dari asosiasi dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan berikutnya adalah untuk mengevaluasi hasil rekomendasi forum jasa konstruksi tahun 2018.

Semua pelaku jasa konstruksi juga diharapkan dapat memahami peran penyedia dalam pengendalian kontrak jasa konstruksi. Karenanya, dalam forum dua hari itu juga ditegaskan pentingnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam kegiatan tersebut juga dikaji dan didiskusikan hasil forum jasa konstruksi sebagai input pengambil kebijakan, dengan penyamaan sikap dan langkah serta komitmen masyarakat jasa konstruksi. (*)

Pelabuhan Internasional Maritaing Dibangun 2020

KUPANG – Inilah warta gembira bagi masyarakat Kabupaten Alor. Pemerintah sedang menggodok pembangunan pelabuhan internasional Maritaing. Rencananya akan dibangun tahun 2020.

“Saat ini kita dalam tahap menindaklanjuti persiapan dan penyusunan rencana kerja. Kita harapkan nanti pada awal tahun 2020 sudah bisa kita mulai Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritaing di Kabupaten Alor,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Drs. Robert Simbolon, MPA dalam Rapat Penguatan Pengelolaan Perbatasan Negara, dengan Fokus : Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritaing, bertempat di Hotel Sotis, Kupang, pada Kamis (4/7).

“Kita perlu menindaklanjuti bersama arahan Bapak Presiden terkait rencana Gubernur NTT untuk meningkatkan Pelabuhan Maritaing menjadi Pelabuhan Internasional. Sekaligus sebagai pintu gerbang negara di kawasan perbatasan NTT,” jelas Robert.

Menurut Robert, kehadiran pelabuhan internasional Maritaing diharapkan dapat menjalankan dan memperkuat fungsi penyelenggaraan negara di beranda atau halaman depan negara. Hal ini sesuai dengan Nawacita yang ketiga Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

“Sesuai rencana, kita adakan master plan yang komprehensif. Nantinya bukan hanya memenuhi infrastruktur sebuah pelabuhan internasional tetapi juga infrastruktur untuk pelayanan sosial dasar di kawasan itu seperti ekonomi masyarakat dan terutama instrumen pelayanan lintas batas negara,” ujar Robert.

“Kita bersama PT ASDP yang akan menjadi vocal point (titik pust)  dalam fungsi penyeberangan Pelabuhan Internasional Maritaing tersebut,” jelas Robert.

“Kita juga akan melakukan survei bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Alor pada akhir bulan juli ini. Melalui survei tersebut kita bisa petakan bagian – bagian mana yang akan dibangun menggunakan APBN dan APBD Provinsi.  Karena ini kerja kita bersama baik Pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Robert.

“Kita juga menginginkan agar pembangunan pelabuhan internasional Maritaing ini dapat mendorong peningkatan bidang pariwisata yang menjafi destinasi wisata melalui fasilitas yang ada nanti,” tambah Robert.

Kepala Bidang PAN BNPP NTT, Drs. Clementino C. Branco M.Si mengatakan, dalam tahap persiapan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing tersebut telah disiapkan lahan oleh Pemda Kabupaten Alor.

“Untuk lahan pembangunan telah disediakan oleh Pemda Kabupaten Alor seluas 10 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan yang dihibahkan masyarakat Alor kepada Pemda”, jelas Clementino.

Dijelaskannya, persyaratan dokumen penting lainnya juga telah realisasikan diantaranya dokumen sertifikat penyerahan lahan dari Raja Kolana Maritaing kepada Pemda Kabupaten Alor.  Juga dokumen tata ruang (RDTR Kawasan Maritaing) Pelabuhan Internasional Maritaing sudah disiapkan Pemda Kabupaten Alor.

Sementara itu Plt. Kasie Perencanaan Pelabuhan Dinas Perhubungan NTT, Arlan J. Lussy menjelaskan Dinas Perhubungan NTT telah mengirimkan Surat Gubernur kepada Menteri Perhubungan tentang pembukaan jalur penyeberangan antar negara . Juga Surat Gubernur kepada Menteri Perhubungan tentang peningkatan fungsi pelabuhan Maritaing menjadi pelabuhan internasional dan pembangunan sarana pra sarana penunjang serta proposal yang masih berproses. (“)

Tahun 2020 Pemprov Bangun SMK di Desa Pusu

PUSU – Gubernur Nusa Tenggara Timur,  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri acara Peresmian Sarana Air Bersih di Desa Pusu, Dusun Tillo B, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam sambutannya,  Gubernur memberikan apresiasi kepada para pemuda yang telah memberikan pendampingan. “Terimaksih kepada pemuda yang telah memberikan pendampingan selama pekerjaan ini dilaksanakan. Teruslah bekerja dan mengembangkan diri kalian,  karena kalianlah pemilik masa depan bangsa”, kata gubernur.

Gubernur VBL juga berjanji untuk membangun sebuah SMK di desa ini.  “Sebagai gubernur saya berkomitmen untuk membangun sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di desa ini, khusus jurusan Pertanian dan Pariwisata”, kata Viktor.

“Pak Kadis Pendidikan, tolong siapkan semua yang berhubungan dengan pembangunan ini, siapkan anggarannya,  koordinasi dengan perangkat desa dimana lokasinya, agar tahun depan pembangunannya sudah bisa dikerjakan,” sambung gubernur.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini juga memuji keindahan alam di desa Pusu ini. “Tadi dalam perjalanan ke tempat ini, saya liat hamparan pohon gamal dengan bunganya yang luar biasa indah. Saya minta pemerintah kabupaten bekerja sama dengan desa ini untuk buatkan festival gamal. Buatkan semeriah mungkin, siapkan seribu penari untuk menyambut tamu yang datang.

Saya pastikan ini akan sangat menarik. Buat apa kita habiskan uang berjuta – juta rupiah untuk melihat bunga sakura di Jepang,  sedangkan di daerah kita sendiri memiliki pohon gamal yang tidak kalah indah”, ujar VBL.

“Buatkan vila di tempat ini, agar pengunjung tidak kembali ke kota. Mereka bermalam di vila, siapkan chef (tukang masak) yang hebat, apalagi skrg sumber air sudah dekat, kita tidak akan kesulitan lagi dalam menyiapkan sayur -sayuran”, lanjut gubernur.

Gubernur juga mengatakan bahwa kedepan akan dibuatkan sistem informasi secara on line di seluruh NTT untuk mengetahui daerah mana yang lagi panen hasil pertaniannya.

“Kedepan akan ada system informasi secara on line di seluruh NTT. Pada system itu, ada dari pihak pemerintah provinsi dalam hal ini PT Flobamor,  pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ada juga pendeta dan pastor. Jadi kita akan tahu daerah mana yang lagi panen apa,  jumlahnya berapa, sehingga para petani tidak perlu menjual hasil mereka sampai di kota. Nanti pihak pemerintah kabupaten yang akan membeli secara cash. Kalau pemkab tidak membelipun maka pemprov melalui PT Flobamor yang akan membelinya”, lanjut gubernur.

“Oleh karena itu saya minta untuk setiap rumah di desa ini wajib menanam tanaman holtikultura. Tidak usah kuatir soal penjualannya, karena pasti ada yang beli”, imbau viktor.

Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan,  Epy Tahun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak gubernur ke tempat ini. “Saya mewakili masyarakat dan pemerintah kabupaten TTS menyampaikan terimakasih atas kunjungan bapak gubernur kali ini. Baru pertama kali ada seorang gubernur yang sampai di tempat ini, bahkan terus terang saya sendiri baru pertama kali datang ke dusun Tillo B ini”, kata Epy.

Bupati Epy juga sedikit mengisahkan bahwa dulu di tempat ini pernah ada embung utk pertanian. “Kurang lebih sekitar tahun 1986, pernah ada embung dilokasi ini. Tapi setelah saya mengecek ternyata embung ini sudah mubasir sekitar 10 tahun lalu. Oleh karena itu kiranya air bersih yang sekarang sudah ada ini menjadi momentum kebangkitan pertanian di desa ini”, lanjut bupati.

Ketua Yayasan Pelita Kehidupan Masyarakat,  Mathias J. Rupidara dalam laporannya mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan air bersih di desa Pusu, dusun Tillo B ini sebesar Rp. 103.444.500, yang sebagian besarnya disumbangkan oleh Entrust Fondation dari Australia. (*)