Gubernur VBL Bagi Beras di Mabar, Wagub Nae Soi di SBD

Rupanya perhatian dan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terhadap masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 semakin nyata. Di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyerahkan bantuan sosial berupa beras kepada sejumlah lembaga keagamaan dan panti kesejahteraan sosial.

Disaksikan di Desa Wulan Cuncang Kecamatan Mbeliling Kabupaten Mabar, Selasa (23/06/2020), Gubernur VBL menyerahkan secara simbolis bantuan beras masing-masing satu ton kepada Susteran Cottongnae,  Bruderan Missionaris of the poor (MOP), Panti Asuhan Santu Damian Binongko, Panti Asuhan Don Bosco,  dan Panti Asuhan Tambigul Gofilin.

Nampak hadir para pejabat lingkup Pemprov NTT, staf ahli gubernur, Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula, Wakil Bupati Mabar, Dr. drh. Maria Geong, Ketua DPRD Kabupaten Mabar Edi Endi, para Camat, Kepala Desa, tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan di Kabupaten Mabar.

Sementara itu, dari Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dilaporkan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM juga menyerahkan bantuan beras kepada  Panti Asuhan Mekar Sumba dari susteran OSF, Biara Susteran SSPS dan Seminari Sinar Buana, Panti Asuhan Hati Nurani dan Panti Asuhan Alma Waikambala. Wagub juga menyerahkan 1.000 alat rapid test di Posko Covid-19 Kota Tambolaka.

Wagub juga menyempatkan untuk membuka kegiatan Bimtek Pendamping Lapangan Kegiatan Penanaman Jagung Pola Integrasi/Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) se-Kabupaten Sumba Barat Daya di Seminari Sinar Buana. Wagub minta para pendamping untuk bekerja dengan giat dan tulus dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui bantuan beras yang diserahkan oleh Gubernur VBL dan Wagub JNS ini dibeli langsung dari para petani. “Kita beli langsung dari para petani. Sehingga rakyat kita yang mendapat untung. Kita tidak beli dari pengusaha atau distributor,” tandas Wagub JNS.

Total bantuan beras yang diberikan Pemprov NTT kepada 22 kabupaten/kota se NTT masing-masing sebanyak 5 ton. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Gubernur VBL “Silaturahmi” Dengan Uskup Ruteng

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) berkunjung ke istana Keuskupan Ruteng untuk “bersilaturahmi” dengan Uskup Mgr. Siprianus Hormat, PR. Rombongan Gubernur VBL dijemput dengan sapaan adat dan tarian di depan gerbang istana.

Nampak sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Anggota DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Boni Jebarus alias Bonjer, Wakil Bupati Manggarai, Ketua DPRD Manggarai Barat Edi Endi dan sejumlah tamu undangan lainnya.

“Selamat sore Monsengur,” kata Gubernur VBL sembari berjabat tangan dan sedikit menunduk. Sementara itu, Mgr. Sipri membalas,”Selamat datang di Keuskupan Ruteng Bapak Gubernur dan rombongan.”

Gubernur VBL di depan para pastor, biarawan dan biarawati di aula Kampus STKIP Santu Paulus Ruteng mengatakan, meski terlambat, dirinya tetap menyampaikan ucapan selamat atas rahmat pentahbisan Mgr. Sipri sebagai Uskup di Keuskupan Ruteng. “Kehadiran Mgr. membawa energi baru dalam membangun NTT,” tandas Gubernur.

“Jabatan Gubernur bagi saya adalah semata-mata sebagai pelayan. Saya tempatkan diri saya hanya untuk melayani seluruh masyarakat NTT. Kehadiran saya di NTT bukan untuk balas jasa tapi perintah untuk membangun NTT,” ucap Gubernur disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Gubernur, “masalah serius di Provinsi NTT selama ini adalah seolah-olah kita bekerja; seolah-olah kita orang baik. Kita kerja seolah-olah kita pintar. Masalah kita adalah kita sendiri terjebak di dalam keterbatasan pengetahuan.”

Karena itu, sebut Gubernur VBL, dibutuhkan perencanaan yang baik untuk membangun NTT.

“Kita butuh energi bersama untuk membangun NTT. Perlu desain bersama antara gereja dengan pemerintah. Saya yakin dengan kehadiran Mgr. saya pasti terbantu untuk membawa Provinsi NTT lebih maju; bila perlu terbang,” tegas Gubernur sembari menambahkan,”Kebanggaan saya jadi gubernur karena di NTT ada banyak masalah. Kalau sudah tidak ada masalah di NTT saya pulang Jakarta.”

Di tempat yang sama Uskup Sipri menjelaskan, Keuskupan Ruteng berdiri sejak 3 Januari 1961 dengan jumlah umat tahun 2019 sebanyak 811.296 orang atau 161.884 kepala keluarga. “Jumlah kevikepan ada empat yakni Labuan Bajo, Ruteng, Reok dan Borong. Ada 85 paroki dan 1 pra paroki dengan jumlah stasi sebanyak 584,” jelas Mgr. Sipri.

Menurut Mgr. Sipri, pihak Keuskupan Ruteng senantiasa mendukung pembangunan manusia NTT yang utuh dan menyeluruh meliputi penguatan aspek mental dan kerohanian.

“Di sinilah gereja berkontribusi  secara khas untuk menguatkan dan mengembangkan aspek etis spiritual dari kehidupan manusia dan masyarakat NTT. Kami selalu siap membantu dan mendoakan Bapak Gubernur dalam mewujudkan NTT Bangkit NTT Sejahtera,” tandas Uskup yang memiliki moto Omnia in Caritate (Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih). (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Kemendagri Umumkan Pemenang Lomba Video Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru

Kementerian Dalam Negeri RI pada Senin (22/6) kemarin menggelar acara pengumuman pemenang Lomba Video Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru. Dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Kemendagri tersebut hadir Wakil Presiden RI Prof. K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para Kepala Daerah. Turut berpartisipasi melalui video conference kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM bersama para Pimpinan OPD Pemprov NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT.

Menteri Dalam negeri RI Tito Karnavian mengatakan lomba ini diadakan sebagai maksud memberikan kesadaran pada masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan baru produktif yang mendukung ekonomi negara dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Para ahli kesehatan mengatakan pandemi covid 19 ini tidak bisa langsung mereda. Oleh karena itu kita beradaptasi dengan pandemi ini. Kita adaptasi dengan kehidupan baru atau the new normal life karena tidak mungkin untuk terus melakukan pembatasan secara ketat dan kita terus berdiam diri. Juga kebijakan lockdown yang juga memberikan dampak negatif pada kesehatan, ekonomi dan psikologi sosial dan lainnya,” ujar Tito.

Dijelaskannya, Tatanan kehidupan produktif dan aman dari covid 19 sebagai sesuatu yang baru, maka ini merupakan pra kondisi agar masyarakat siap dan beradaptasi. Pra kondisi ini dilakukan dengan protokol kesehatan dan dalam beberapa sektor kehidupan dengan simulasi-simulasi. Upaya pra kondisi ini diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan menjadi gerakan nasional bersama untuk beradaptasi.

“Peran Pemerintah Daerah sangat penting karena dari 548 Pemda tingkat I Provinsi dan tingkat II Kabupaten/Kota bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah masing-masing. Oleh karena itu Kemendagri bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid 19, Kemenpan RB, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementetian Perdagangan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk menggunakan protokol kesehatan dan simulasinya di 7 sektor kehidupan diantaranya Pasar Tradisional, Pasar Modern, Hotel, Restoran, Tempat Wisata, Transportasi Publik, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” jelas Tito.

“Agar adil, maka lomba diadakan dalam 4 klaster diantaranya lomba antar provinsi, lomba antar kota, lomba antar kabupaten, dan lomba antar kabupaten perbatasan atau tertinggal. Semua Pemda diminta untuk membuat video dengan durasi maksimal 2 menit yang menggambarkan protokol kesehatan di semua sektor yang dilombakan”, tandasnya.

Ia mengatakan, video para pemenang akan disosialisasikan melalui media massa dan media sosial sehingga dapat ditiru oleh Pemda yang lain dan memberikan kesadaran pada masyarakat untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tatanan baru produktif yang mendukung ekonomi kita semua namun tetap aman dari Covid 19.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Prof. K.H. Ma’ruf Amin turut memberikan apresiasi kepada Kemendagri yang sudah melaksanakan lomba tersebut sebagai sarana sosialisasi dan adaptasi bagi masyarakat untuk tananan normal baru.

“Saya sangat brterima kasih pada Kemendagri yang lewat lomba ini mendorong inovasi dari berbagai daerah untuk menghadapi tatanan new normal. Tatanan akan berubah drastis. Akan berbeda dengan yang sebelumnya maka harus ada inovasi dalam menjalankan aktivitas masyarakat disetiap sektor dan ijalankan dalam protokol kesehatan oleh semua masyarakat,” jelas Amin.

“Seperti kita ketahui saat ini seluruh dunia dihadapkan dengan pandemi covid 19. Hampir seluruh dunia dan Indonesia mendapat dampak dari covid 19 ini. Yang memaksa semua negara melakukan kebijakan. Pemerintah menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama dengan maksud memutus penyebaran virus. Tingkatkan kualitas kesehatan. Melakukan protokol kesehatan dan isolasi diri yang tepat. Selain upaya keras kajian penerapan new normal. Kita persiapkan untuk kembali mendorong ekonomi.

Untuk diketahui, untuk dari setiap 7 sektor yang dilombakan dengan para pemenang diantaranya Sektor Pasar Tradisonal oleh Provinsi Bali, Sektor Pasar Modern oleh Kabupaten Aceh Tengah, Sektor Restoran oleh Provinsi Lampung, Sektor Hotel oleh Kota Pekanbaru, Sektor PTSP oleh Kabupaten Trenggalek, Sektor Transportasi Umum oleh Kota Bengkulu dan Sektor Tempat Wisata oleh Kabupaten Sigi. (Meldo Nailopo)

Gubernur VBL minta Kelola Tanah Pemda Berbasis Ekologis

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta agar tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dikelola berbasis ekologis. “Silakan bangun hotel dan area publik yang bisa diakses publik dengan berbasis ekologis,” tandas Gubernur VBL di depan Kepala Badan Aset Provinsi NTT, Dr. Sony Libing, M.Si dan para pejabat lingkup Pemprov NTT dan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Senin (22/06/2020).

Menurut Gubernur VBL, jika dalam proses pembangunan ditemukan ada pohon maka pohon tersebut tidak boleh ditebang. “Bangunan harus sesuaikan dengan lingkungan,” kata Gubernur.

Gubernur berharap agar bangunan yang ada di bibir pantai Pede harus bagus dan representatif. “Bangun yang bagus. Jangan seperti ini,” sebut Gubernur sambil menunjuk bangunan yang ada di samping Hotel Laprima.

“Jangan sampai Hotel Laprima lebih bagus dari hotelnya Pemprov,” pinta Gubernur VBL.

Gubernur juga meminta pihak konsultan untuk mendesain bangunan Pemprov NTT meski biaya mahal. “Desain tempat ini dengan bagus. Biaya mahal tak masalah. Pokoknya harus bagus dan ketika semua orang datang ke tempat ini dia rasa nyaman,” tandas Gubernur sembari berharap agar pembangunan pariwisata harus berbasis masyarakat.

Usai melihat kondisi aset di Pantai Pede, Gubernur VBL dan rombongan bertolak ke Pulau Padar dengan speed boat. Jarak tempuh diperkirakan sekitar satu jam. Dari Pulau Padar Gubernur VBL menuju Pelataran Hotel Komodo. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Gubernur VBL Kunker ke Labuan Bajo

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Labuan Bajo, Senin (22/06/202).

Menggunakan pesawat Trans Nusa Gubernur VBL bertolak dari Bandar Udara Internasional El Tari Kupang menuju Banda Udara Komodo di Labuan Bajo pukul 07.10 wita. “Perjalanan  menuju Labuan Bajo akan ditempuh selama 1 jam dan 20 menit,” kata sang pramugari dari balik gagang microphone.

Sejak pukul 06.00 wita para pejabat telah berada di VIP Pemda dan menunggu kedatangan Gubernur VBL yang tiba pukul 06.45 wita.

Nampak ikut bersama Gubernur VBL, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Kosmas D. Lana,SH, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dr. drg. Domi M. Mere, M.Kes, Kadis Sosial NTT, dokter Messerassi B.V. Ataupah, Kadis Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Drs. Nus Jawa, M.Si, Kadis Kelautan dan Perikanan NTT, Ganef P, Kadis PUPR Prov NTT, Ir. Maxi Nenabu, Kepala Bappelitbangda Prov NTT, Frrderick L. Koli, S.STP, M.Si, Kepala Badan Aset Prov NTT, Dr. Sony Libing, M.Si, Kadis Pariwisata dan Ekoomi Kreatif Prov NTT, Dr. Wayan Darmawa, MT, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Barthol Badar, SH, MM dan sejumlah pejabat lainnya.

Nampak Staf Khusus Gubernur, Dr. Imanuel Blegur, Pius Rengka, SH, M.Sc, Anwar Pua Geno, SH, dan Rocky Pekudjawang.

Kunker Gubernur VBL diawali dari Labuan Bajo, menyusuri Ruteng, Borong, Bajawa, Mbay dan akan berakhir di Kabupaten Pancasila Ende.

Gubernur VBL bersama rombongan akan kembali ke Kupang, Senin (29/06/2020) mendatang. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Unik dan menghibur…

Persembahan dhegha-dhegha dari para Frater Carmel Matani Penfui Kupang untuk Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM bersama rombongan yang menyerahkan bantuan beras sebanyak satu ton sebagai dampak pandemic Covid-19, Minggu (21/06/2020).

Dhegha-dhegha

Dhegha-dhegha tau molo mema

Sai kita koé mara medha

Mali zale go au nabe

Mona sei da peku wake … (2x).

Solo: Mai-mai weta, mai-mai nara.

Dhegha-dhegha tau molo mema

Mali zale go au nabe

Mona sei e da peku wake (2x).

Raja gora dia ota ola

Sai kita koé mara pota

Mali zale go au nabe

Mona sei e da peku wake (2x).

Terjemahan:

Mari kita bersuka ria

Selagi kita belum berpisah

Jika sudah di bawah pusara

Tiada lagi yang bisa membangunkan kita

Marilah saudari

Marilah saudara

Bersukacitalah, selagi kita bersama

Jika sudah di bawah pusara

Tiada lagi yg bisa membangunkan kita.

Bersukacitalah di dunia ini

Selagi kita belum hilang

Jika sudah di bawah pusara

Tiada lagi yang bisa membangunkan kita.

Terima kasih Pater Kosmas, OCD, yang berkenan mengirimkan syair lagu dan terjemahannya untuk dipublikasikan. Salam Sehat…! (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Serahkan Bantuan Beras, Wagub Nae Soi Sambangi Biara dan Panti Asuhan

Perhatian dan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 semakin nyata. Sebagai pemimpin di daerah ini, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur, Drs. Josef A. Nae Soi, MM tidak ingin masyarakat ‘terjebak” dalam kepanikan dan ketakutan karena virus corona. Karena itu, mereka hadir untuk meyakinkan dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan.

“Kami datang membawa bantuan beras. Semoga Pater dan para frater yang ada di biara ini dapat terbantu. Apalagi di tengah pandemic Covid-19,” kata Wagub Nae Soi saat diterima Pemimpin OCD Indonesia, Pater Markus Ture, OCD dan Pemimpin Rumah Biara San Juan Kupang, Pater Sakarias Abduli, OCD di depan biara, Minggu (21/06/2020) siang.

Menurut Wagub, para biarawan senantiasa bekerja untuk ladang Tuhan dan telah banyak membantu pemerintah. “Pater dan para biarawan di sini telah bekerja dengan teguh hati meski di tengah badai penderitaan. Teguh di dalam penderitaan. Ini yang luar biasa,” ucap Wagub yang saat itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si.

Usai menyerahkan bantuan beras satu ton, Wagub Nae Soi disuguhi kopi dan pisang rebus ala kadarnya. Sambil menikmati secangkir kopi, Wagub Nae Soi mendengar satu nomor lagu yang berasal dari Bajawa; kampung halamannya, yang dinyanyikan begitu merdu oleh para frater.

Berikut sepenggal syair lagu :

Dhegha-dhegha tau molo mema,

Sai kita ko’e mara me’a,

Mali zae gha au nabe,

Mona sei ee da peku wake…

Mai-mai weta o mai-mai nara

Dhegha-dhegha tau molo mema

Mali zale gha au nabe ee

Mona sei ee da peku wake

Usai mendengar lagu tersebut, Wagub Nae Soi nampak gembira. Sebelum pamit Wagub Nae Soi  diajak foto bersama para frater dan pater OCD.

Dari Biara Carmel Matani Penfui Kupang rombongan Wagub melanjutkan perjalanan ke Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui Kupang. Selanjutnya ke Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Aisyiyah Kota Baru Kupang; Panti Asuhan Kristen GMIT 221 Kupang Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang; Susteran Alma Panti Asuhan Bhakti Luhur Sikumana; Susteran PRR Panti Asuhan St. Louis De Monfort Sikumana; Yayasan Bina Kasih Bukit Sion Panti Asuhan Syalom Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang dan Yayasan Kasih Agape Panti Asuhan Kasih Agape Jalan H.R. Koroh Km 8 Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Pengurus Yayasan Kasih Agape Panti Asuhan Kasih Agape, Pendeta Stef Langkameng menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari Pemprov NTT. “Bantuan ini sangat meringankan kami dan kami senang. Meski bagi manusia ini sedikit tetapi di mata Tuhan bantuan ini sangat besar nilainya,” ujar Pendeta Stef Langkameng di depan Wagub Nae Soi. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Yang Tercecer dari Kunker Menko Polhukam dan Mendagri di Belu, “Satukan Komitmen Anak Bangsa untuk Bangun Beranda Terdepan NKRI”

Meski dunia internasional, Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dihantui pandemic Corona Virus Disease 2019 atau Covid – 19 namun pelaksanaan kehidupan normal baru atau the new normal life harus berjalan. Tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan harus menggeliat. Karena itu, kunjungan kerja (Kunker) Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (Polhukam), Prof. Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Tito Karnavian ke Kabupaten Belu, Kamis  (18/06/2020) silam meninggalkan kenangan yang sangat bermakna. Kehadiran dua pejabat penting di republik ini ingin menegaskan dan memastikan bahwa negara hadir dalam setiap denyut nadi aktivitas publik.

Menko Polhukam Prof. Mahfud mengajak seluruh masyarakat Indonesia termasuk yang ada di Provinsi NTT untuk menyukseskan agenda penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Pilkada.

Menurut Prof. Mahfud, Pilkada merupakan proses konstitusional yang harus didukung. “Kita semua harus dukung; meski kita sebenarnya belum tahu kapan pandemi Cpvid-19 ini akan berakhir. Kita harus tetap melaksanakan Pilkada  dengan konsekuensi penambahan anggaran Pilkada,” tegas Prof. Mahfud.

Sedangkan Mendagri Prof. Tito Karnavian mengaku, pelaksanaan Pilkada dimaksudkan untuk memilih pemimpin. “Pilkada secara langsung ini dilaksanakan untuk memilih pemimpin. Pemimpin ini yang memiliki hak untuk membuat keputusan dan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat; dan itu adalah sah,” kata mantan Kapolri ini.

Masih Menurut Prof. Mahfud, Pilkada ini menjadi mutlak karena itu adalah azas penyelenggara pemerintahan. “Pilihan bentuk Pemerintahan adalah Republik, pilihan bentuk negara adalah Kesatuan; itu sudah mutlak keputusan pendiri bangsa ini. Jadi semunya harus kita laksanakan. Yang kalah dalam Pilkada ya harus sportif dong. Sedangkan yang menang; ya jalankan kekuasaan secara amanah dan jujur demi memajukan kesejahteraan masyarakat,” tegas ahli tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini.

Usai melakukan kunjungan untuk melihat langsung perkembangan terkini dalam memasuki The New Normal Life di Kawasan PLBN Motaain Belu,  Menko Polhukam,  Prof.  Mahfud MD  dan Mendagri,  Prof. Tito Karnavian beserta rombongan didampingi Wakil Gubernur NTT,  Drs.  Josef A. Nae Soi, MM,  Bupati Belu,   Wilibrodus Lay dan jajaran Forkopimda NTT dan  Kabupaten Belu  langsung menuju Halaman Depan Kantor Bupati Belu di Jln. EL Tari No.  1 Atambua.

Tiba di Halaman Depan Kantor Bupati Belu disambut Wakil Bupati Belu,  Drs. Ose Luan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Belu. Nampak dalam penyambutan terlihat Bupati Malaka,  dokter.  Stef Bria Seran, MP.h,  Bupati TTU,  Raymundus Fernandez, serta para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu.

Rombongan Menkopolhukam dan Mendagri dikalungi selendang serta diantar menuju tempat duduk dengan tarian khas masyarakat Belu yaitu Likurai dari Tepian Negeri,  Rai Belu oleh sanggar Kesenian Husar Binaan Dinas P dan K Kabupaten Belu.  Tarian Likurai ini dipersembahkan oleh puluhan penari,  tarian ini juga sering ditampilkan pada beberapa event nasional dan even internasional,  dan tarian Likurai ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Pemerintah RI pada tahun 2017. Nampak kedua menteri sangat menikmati suguhan tarian dengan senyum bangga penuh kepuasaan bathin.

Setelah dipersilahkan duduk,  seluruh undangan mengikuti dengan seksama Acara Pertemuan Menko Bidang Polhukam dan Mendagri bersama unsur Pimpinan Daerah di tingkat Kabupaten se Daratan Timor, diawali dengan menyanyikan bersama dan doa yang dipimpin pejabat dari  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Dalam.sekapur sirih Wakil.Bupati Belu, Drs. J. T. Ose Luan mengatakan bahwa jajaran Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Belu memberi apresiasi yang tinggi atas perhatian besar dan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui kunker Menkopolhukam dan Mendagri besrta seluruh rombongan di Kawasan Perbatasan Kabulaten Belu.

“Inilah beranda terdepan dari NKRI,  dan kami akan bekerja keras untuk mencapai kemajuan agar Kabupaten Belu layak menjadi daerah penyangga kemajuan perekonomian di kawasan perbatasan NKRI – RDTL,” tandas orang kedua di Kabupaten Belu.

Selanjutnya Wagub Nae. Soi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov NTT dan Pemkab/Kota di NTT sudah memulai kehidupan di era Kenormalan Baru sejak 15 Juni 2020. “Proses pembangunan di seluruh pelosok.NTT harus segera dipercepat kembali meski masih ada pandemic Covid-19, tapi kita harus bergerak bahkan berlari dengan kencang untuk mengejar ketertinggalan dalam mewujudkan NTT Bangkit NTT Sejahtera, dengan tetap disipilin dalam penerapan protokol kesehatan agar kita tetap bisa bebas dari penularan virus corona,” tegas mantan Anggota DPR RI dua periode ini.

Usai pertemuan,  dilanjutkan dengan aksi penanaman anakan pohon oleh Menko Polhukam,  Mendagri, Wagub NTT, Danrem 161/WS,  Kapolda NTT dan Kabinda NTT serta beberapa pejabat tinggi madya di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI dan Kemendagri RI. Acara ditutup dengan foto bersama di Pelataran Depan Kantor Bupati Belu. (Frans Tiran, S.Si/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Saat Menjamu Menko Polhukam dan Mendagri, Mgr. Domi Saku : Kita adalah Saudara !

Ada nuansa dan suasana persaudaraan yang luar biasa di sela-sela kunjungan kerja Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD dan Mendagri, Prof. Tito Karnavian. Keberagaman yang menjadi cirri khas bangsa Indonesia di tengah pusaran arus globalisasi dan fanatisme yang kebablasan, kunjungan Menko Polhukam dan Mendagri ke istana Uskup Atambua; bagai setitik embun yang menyegarkan fora persaudaraan di antara sesama anak bangsa.

“Saya sangat bergembira untuk suasana istimewa di hari ini,” ucap Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr saat bertatap muka bersama Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD dan Mendagri, Prof. Tito Karnavian, di Istana Keuskupan Atambua Leliang, Nenuk Belu, Kamis (18/06/2020).

Mgr. Domi mengaku, kagum dan bangga bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang ada di republik ini. “Saya bahagia karena kita bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat yang punya komitmen persaudaraan yang kuat untuk membangun Indonesia di tengah kepelbagaian ini,” kata Uskup Domi.

Meski di tengah pandemic Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 namun kekuatan persaudaraan di antara anak bangsa terus terjaga dan ini menjadi kekuatan untuk Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. “Ini menjadi kekuatan utama saat kita ada dalam pergumulan bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19 tapi juga menjadi kekuatan di negara Pancasila ini. Ini kekayaan yang harus dirawat dan diwarisi terus. Siapapun dan apapun kita; kita adalah saudara yang harus saling mengasihi di Indonesia ini,” ucap Mgr. Domi Saku.

Lalu apa tanggapan Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian ? “Mari kita tetap jaga dan rawat kebhinekaan yang indah ini untuk terus bekerja keras membangun Indonesia yang maju dan sejahtera,” tandas Menko Polhukam, Mahfud MD.

“Saya sangat senang dan bersyukur bisa berjumpa dengan para rohaniwan terkhususnya YM Uskup Atambua; ini merupakan kenangan indah saat masih mengenyam pendidikan katolik beberapa waktu lalu. Ada banyak hal yang saya dapat menyangkut pengembangan karakter sebagai anak bangsa di tengah perbedaan kita,” tegas Mendagri, Tito Karnavian.

Kunjungan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit itu mendapat antusiasme dan apresiasi tinggi penuh keakraban dari YM. Uskup Atambua, para pastor, Biarawan dan Biarawati yang ada,di Istana Keuskupan Atambua. Saat diterima Uskup Domi Saku, rombongan Menko Polhukam diterima dengan penuh kehangatan senyuman dan disuguhi minuman air kelapa muda segar. Nampak Menkopolhukam dan Mendagri beserta seluruh rombongan tersenyum bangga; karena baru pertama kalinya hadir di Istana Keuskupan Atambua dan menikmati suguhan kelapa muda yang disajikan oleh para biarawan dan biarawati tersebut.

Ikut dalam rombongan Menko Polhukam Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. H. Hamadin, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI, Syaiful Rahman, S. Sos, Kabinda, Brigjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho, S. Sos, M. Tr, Bupati Belu, Willi Lay, Wakil Bupati Belu, Drs. Ose Luan serta tamu undangan lainnya. (Frans Tiran, S.Si/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

PEMERINTAH WACANAKAN PEMBUKAAN KEMBALI KAWASAN PARIWISATA

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah mulai bersepakat untuk akan kembali membuka kawasan pariwisata dengan bertahap dan juga dengan memperhatikan standar protokol kesehatan.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat via video teleconference yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bersama para menteri lainnya dan juga beberapa Kepala Daerah terkait Rencana Pembukaan Bertahap Kawasan Wisata Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan untuk sektor pariwisata kita akan buka kembali beberapa kawasan tapi tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. “Kita akan buka kembali secara bertahap, yang mana untuk masalah mengenai covid 19 ini tetap menjadi perhatian utama dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada bagi setiap pengunjung dalam negeri maupun dari mancanegara,” jelas Luhut.

“Jadi kita sinergi dengan baik, dari Pusat dan Daerah sehingga ada keseimbangan dalam hal ini. Penanganan industri pariwisata juga utamakan kesehatan dan kenyamanan”, tambah Luhut.

Ia juga meminta kepala daerah untuk kembali menata kawasan wisata dengan baik. “Untuk Provinsi yang punya Taman Nasional atau Taman Wisata perlu ditata kembali dengan baik. Misalnya Taman Nasional Komodo di NTT. Untuk Provinsi NTT sendiri saya juga minta tidak hanya fokus pada industri pariwisata. Tetapi industri garam yang sudah ada harus terus dilanjutkan karena itu merupakan aset yang baik untuk kesejahteraan masyarakat NTT,” tambahnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pun turut berterima kasih pada Pemerintah Pusat yang sudah mau mencanangkan kembali dibukanya kawasan pariwisata. “Ini rapat yang sangat menggembirakan untuk kami. Apalagi Program Pariwisata yang menjadi prime mover ekonomi masyarakat NTT. Kami sangat mengapresiasi hal ini dan kami akan sesuaikan dengan kebijakan tersebut,” ujar Gubernur Viktor.

“Kita tahu sendiri animo masyarakat lokal dan mancanegara untuk mengunjungi tempat-tempat pariwisata sangat tinggi sehingga jika dibuka kembali kawasan pariwisata maka ini adalah angin segar bagi semua orang. Terima kasih juga untuk Menko Bidang Maritim dan Investasi, Menteti LHK, Menteri kesehatan, Menteri Pariwisata, yang turut memberikan arahan bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid 19, Doni Monardo mengatakan, pembukaan kembali kawasan nasional ini dengan memperhatikan masalah covid 19 dari sudut Program Pariwisata beresiko rendah. Dibuka seperti suaka marga sarwa, taman nasional dan taman wisata alam. “Kita buka dengan memperhatikan kemungkinan resiko rendah dalam situasi covid 19 ini. Kita juga akan berkoordinasi dengan pengelola industri pariwisata,” jelasnya. (HMS)

Di Kawasan Batas Motaain, Mahfud Minta Pemda Perkuat Kesatuan Indonesia

Pemerintah Pusat terus memberi perhatian penuh terhadap percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk di Motaain Kabupaten Belu Provinsi NTT. “Pemerintah Pusat segera mengucurkan dana sebesar Rp 24 triliun Rupiah untuk mendukung percepatan pembangunan lintas sektor di Kawasan Motaain. Saya meminta kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat ikatan kesatuan di Indonesia agar dapat bekerja keras mewujudkan kesejahteraan umum menuju Negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” tandas Menko Bidang Polhukam RI yang juga Ketua Pengarah BNPP, Prof. Mahfud MD kepada pers usai menggelar Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Motaain, Kamis (18/06/2020).

Nampak hadir Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Tito Karnavian, Wagub NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, Deputi Bidkoor Hanneg, Mayjen TNI Rudianto, Sekretaris BNPP, DR. H. Suhajar, M. Si, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Hamadin, Danrem 161/WS, Brigjen TNI Syaiful Rahman, S. Sos, Kabinda, Brigjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho, S. Sos, M Tr dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Lingkungan Kementerian Koordinator Polhukam dan Kemendagri, Bupati Belu, Willibrodus Lay, Pimpinan DPRD Kabupaten Belu dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Sedangkan Mendagri Tito Karnavian meminta kepada Bupati Belu untuk segera mempercepat proses pengucuran dana tersebut meski tengah berada dalam masa Pandemi Covid-19. “Saya juga meminta kepada para Bupati lainnya di Provinsi NTT yang dalam tahun ini akan melaksanakan Pilkada Langsung segera memproses kekurangan dana secepatnya untuk mendukung pelaksanaan pilkada dimaksud secara optimal,” pinta mantan Kapolri.

Mendagri berharap agar semua pihak dapat memberikan dukungan bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2020 yang digelar serentak pada 9 Desember mendatang. “Kita wajib menyukseskan tahapan Pilkada langsung tahun 2020 dengan penuh tanggungjawab. Karena kita, sudah menjalani kenormalan baru dengan tetap menaati protokol kesehatan,” katanya.

Kunjungan Kerja Menko Bidang Polhukam dan Mendagri bersama rombongan selama 8 jam berada di Kota Perbatasan Atambua Kabupaten Belu, diawali dengan penyambutan di Bandara A. A. Bere Tallo Haliwen Atambua. Rombongan Menteri tersebut didampingi Wagub Nae Soi dan unsur Forkopimda NTT yang menumpangi pesawat Trans Air ATR 72-600, yang menerbangkan rombongan dari Kupang, diterima secara adat oleh Bupati Belu, Pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Forkopimda Kabupaten Belu, para tokoh agama dan tokoh masyakat serta para pelajar.

Selesai pengalungan selendang rombongan langsung menuju ke PLBN Motaain dengan menempuh perjalanan selama 35 menit. Sesampainya di Motaain rombongan langsung melaksankan ISHOMA di Wisma Indonesia PLBN Motaain, dilanjutkn dengan penanaman anakan pohon di lokasi sekitar Wisma Indonesia tersebut.

Usai mengikuti rapat terbatas menyangkut percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan, rombongan menteri diajak berkeliling sejenak di lokasi PLBN Motaain dan diakhir kunjungan di beranda terdepan NKRI – RDTL tersebut kedua menteri menyempatkan diri untuk menyampaikan ucapan selamat Ultah ke – 58 kepada Presiden Jokowi yang akan ditayangkan melalui vidio ucapan selamat ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni 2020 mendatang. (Frans Tiran, S.Si/Kasubag Pelmas dan Hubungan Kelembagaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Kanwil Hukum dan HAM NTT Miliki Dokumen sejak tahun 1945

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) ternyata memiliki banyak keunggulan dalam menyimpan berbagai informasi dan data di bidang peraturan perundang-undangan. Jika masyarakat umum dan instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang ingin mengetahui dan mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum bisa diakses melalui portal yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi NTT.

“Masyarakat kita bisa mencari tahu aturan perundang-undangan melalui website atau portal kami tentu bisa ditemukan peraturan yang ada sejak tahun 1945. Kita punya aturan yang lengkap hingga hari ini,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Hukum Kemenkumham Provinsi NTT, Mustafa Beleng, SH di Kupang dalam dialog interaktif di Radio Swara NTT, Rabu (17/06/2020)

Dialog tersebut dipandu penyiar Arthur dan Rivanni Bistolen juga menghadirkan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Ariance Komile.

Menurut Mustafa, ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang Jaringan Dokomuntasi dan  Informasi Hukum Nasional. “Turunan dari Perpres itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2019 tentang standarisasi pengelolaan JDIHN. Jadi bagi seluruh anggota JDIHN harus mengacu pada Permenkumham no 8 tahun 2019,” kata Mustafa.

Dijelaskan, JDIHN merupakan sebuah wadah pendayagunaan bersama terhadap dokumen hukum.  “Pendayagunaannya harus secara tertib, akurat, mudah, dan cepat. Jadi ketika sebuah instansi yang sudah menjadi anggotanya harus punya koleksi; harus punya dokumen. Jadi sederhananya JDIHN adalah wadah untuk pemberdayaan semua dokumen hukum; baik peraturan perundang-undangan tertulis maupun dokumen hukum lainnya termasuk yurisprudensi putusan pengadilan kemudian hasil penelitian; hasil kajian hokum; Naskah Akademik (NA) peraturan perundang-undangan.  Semuanya diatur dalam JDIHN,” ungkap Mustafa dan berharap agar Pemerintah Provinsi NTT juga memiliki aturan yang mengatur tentang pengelolaan JDIHN di Provinsi NTT serta kabupaten/kota se NTT.

Di tempat yang sama Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Ariance Komile menjelaskan, JDIHN memiliki manfaat untuk menjamin terciptanya pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi. “Semua informasi hukum yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah termasuk juga lembaga non pemerintah seperti badan-badan publik yang tidak masuk pemerintahan seperti Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan termasuk pemerintahan seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dinas instansi mustinya memiliki suatu sistem pendokumentasian berbagai produk hukum yang berlaku pada instansinya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum yang dikelola dengan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hokum,” papar Ariance.

Manfaat yang lain kata dia, menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. “Saat ini, ketika kita butuhkan; kita langsung dapat informasi hukum yang bersangkutan, kalau sudah masuk di dalam sistem JDIHN,” kata dia.

JDIHN juga sangat bermanfaat sebut Ariance, untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud nyata dari pemerintahan yang baik, transparan, dan efektif serta bertanggung jawab. “Jadi kalau kita mengelola pemerintahan dimana salah satu pilarnya dengan adanya berbagai aturan hukum yang menjadi dasar pengelolaan pemerintahan yang mudah kita dapatkan maka kita akan bisa memberikan suatu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mengakses informasi hukum ini bukan hanya pemerintah atau lembaga-lembaga publik saja . Tetapi masyarakat luas bisa mengaksesnya,” tandas Ariance.

Disinggung soal siapa saja anggota JDIHN ? Secara kelembagaan berdasarkan amanat Peraturan Presiden sebut Arinace maka sebenarnya untuk Tingkat Pusat Kementerian Hukum dan HAM sebagai pusat JDIHN. “Di dalam Kementerian Hukum dan HAM secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,” ucapnya.

Lalu bagaimana di tingkat provinsi ? Menurut Ariance, Kanwil Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di pusat tetapi yang menjadi pembina ada pada Pemerintah Provinsi NTT; posisi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT sebagai anggota JDIHN. “Selama ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTT sedangkan keanggotaannya sebenarnya seluruh badan publik yang ada dan juga pemerintah maupun non pemerintah. Yang sudah kami petakan hingga kini sudah kurang lebih 50 lembaga,” pungkas Ariance. (Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)