Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Sepenggal Kisah tentang Pancasila

  • Oleh : Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Alas Kata

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 beberapa bulan terakhir tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Provinsi NTT telah mengusik nurani dan mata bathin public. Nyaris seluruh aktivitas kehidupan harian yang berlatar pemerintahan, bisnis, agama, dan sosial budaya lainnya “lumpuh” tak berdaya di hadapan virus corona. Covid-19 telah merombak seluruh tatanan kehidupan anak manusia; tanpa kita semua menyadarinya.

Sebagai anak bangsa yang dilahirkan di Bumi NTT, saya bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi editor untuk Buku Pancasila Lahir di Bumi NTT (Pidato Soekarno di Hadapan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945) tahun 2017 yang diterbitkan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dan Buku Pancasila dalam Perspektif Kaum Milenial tahun 2019 yang diterbitkan Smart Surabaya yang bekerja sama dengan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

Nah, secuil pengalaman itulah yang ingin dibagikan saat momentum 1 Juni 2020; mengenang kembali Hari Kelahiran Pancasila. Karena sejak tahun 2017 yang lalu, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Libur untuk memperingati Hari Lahirnya Pancasila; dan bukan libur untuk berhenti “menghidupkan roh atau spirit” nilai-nilai Pancasila yang melandasi peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta (bahasa kasta Brahmana di India), yang berbeda dengan bahasa prakerta (bahasa kaum jelata). Menurut Prof. H. Moh. Yamin, Pancasila memiliki dua arti. Pertama, Panca berarti lima; Syila dengan satu I berarti batu sendi, alas atau dasar; sedangkan  Syiila dengan dua I berarti peraturan yang penting, baik dan senonoh. Dari kata Syiila diturunkan kata susila (bahasa Indonesia) yang berarti “hal yang baik”. Dengan demikian kata Pancasyiila berarti batu sendi yang lima, berdasarkan lima aturan yang penting, baik dan senonoh (bandingkan Dr. Philipus Tule, SVD dalam artikel berjudul Rekonstruksi Historis: Nilai-nilai Pancasila Galian dari Bumi NTT, Buku Pancasila Lahir di Bumi NTT (Pidato Soekarno di Hadapan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945) hal 53).

Karena itu, ketika Bung Karno yang juga sang Proklamator Kemerdekaan RI, tampil dalam Pidato di depan sidang BPUPKI, tak pernah ada yang menduga jika akhirnya isi pidato tersebut menjadi tonggak sejarah teramat “keramat” yang sungguh sangat berarti bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab di dalam pidato itu, Bung Karno mencetuskan ide cerdas nan brilian; yang kita kenal sebagai dasar negara Indonesia Merdeka yang dalam bahasa Belanda disebut : philosofische grondslag. Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Kisah BPUPKI Bersidang

Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut : Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945.

BPUPKI terdiri dari sekitar 66 tokoh penting Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Diantaranya terdapat nama-nama Dr. Radjiman Wediodiningrat, Ki Hadjar Dewantara, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wahid Hasyim, dan K.H. Masjkoer. Di antara para anggota BPUPKI, terdapat sebilan orang muslim sebagai anggota, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo (Masyumi), H.Agus Salim (Partai Penyadar), Abikoesno Tjokorosoejoso (PSII), Abdul Kahar Moezakir (Muhammadiyah), K.H. Abdul Wachid Hasjim (NU), K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), H. Ahmad Sanusi, K.H. Abdul Halim, K.H. Masjkoer, dan seorang Muslim lainnya sebagai amggota tambahan, yaitu K.H. Abdul Fatah Hasan. Mereka berperan penting dalam mematangkan perumusan Pancasila dan rancangan Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar).

Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato. Salah satu isi pidatonya adalah pengajuan 5 asas negara yang dia sebut “Pancasila” dengan rincian sila:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme
  3. Perikemanusiaan, Mufakat, atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan

Usulan Soekarno mengenai dasar negara itu mendapat sambutan hangat dari para anggota BPUPKI. Setelah Soekarno berpidato, Ki Hajar Dewantara berbicara kepada seluruh peserta sidang: “saudara-saudara sekalian, mari kita terima seluruhnya apa yang diusulkan oleh Soekarno ini.” Padahal Ki Hajar Dewantara sebelumnya mengusulkan beberapa dasar negara yang lain.

Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, para peserta sidang kemudian membentuk panitia kecil berjumlah sebilan orang untuk menggelar sidang lanjutan. Di sini terjadi perdebatan sengit seputar rumusan asas negara. Kelompok nasionalis yang terdiri dari Soekarno, Hatta, A. A. Maramis, Muhammad Yamin, dan Achmad Soebarjo berdebat dengan kelompok Muslim, yaitu Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Moezakir, H. Agus Salim, dan Abdul Wahid Hasjim.

Meski rapat berlangsung dalam perdebatan sengit, namun mereka akhirnya berhasil mencapai mufakat dengan disahkannya dokumen pembukaan rancangan UUD Indonesia pada 22 Juni 1945. Muhammad Yamin menamai dokumen ini sebagai Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). Kemudian BPUPKI menerima Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD pada 11 Juni 1945. Di dalamnya tercantum lima asas negara (Pancasila) walau agak berbeda dengan versi Soekarno, yaitu:

  1. Ketuhanan
  2. Kemanusiaan
  3. Persatuan
  4. Demokrasi
  5. Keadilan Sosial

Kekalahan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kian dekatnya kekalahan Jepang di medan Perang Pasifik, Jepang lantas berinisiatif membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut : Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang pertama PPKI berlangsung pada 7 Agustus 1945. Di dalam PPKI, terdapat empat tokoh Muslim sebagai anggota, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, Abdul Wahid Hasjim, ditambah tokoh Islam daru Sumatera dan Kalimantan.

Tugas PPKI adalah menyelesaikan dan mengesahkan rancangan UUD (Piagam Jakarta) serta dasar negara (Pancasila). Dengan terbentuknya PPKI, BPUPKI secara otomatis bubar. Sidang kedua PPKI direncanakan akan diadakan pada 16 Agustus 1945. Namun, terjadi perkembangan drastis pada tanggal tersebut, yaitu terjadimya peristiwa Rengasdengklok. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, Soekarno dan Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasuka PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk Soekarno dan Hatta antara lain Soekarni, Wikana, Singgih, serta Chairul Saleh.

Mereka menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun, Soekarno dan Hatta menolak permintaan tersebut dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan waktu yang tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci bagi kaum Muslim.

Proklamasi kemerdekaan kemudian diakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sehari dalam sidang PPKI, Soekarno secara aklamasi dipilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dia mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang, sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.

Beberapa detik setelah Soekarno membacakan teks proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia lahir dengan Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD nya. Di dalam Piagam ini, tepatnya pada bagian dasar negara (Pancasila), tertulis demikian; “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…”.

Pada tangaal 18 Agustus 1945,  Soekarno dan Moh. Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari yang sama terjadi perubahan signifikan terhadap Piagam Jakarta. Perdebatan seputar asas negara pun kembali terjadi. Para tokoh yang terlibat dalam perdebatan kedua itu adalah antara kalangan nasionanalis yaitu Soekarno, Hataa dan Kasman Singodimejo, dengan kalangan Muslim yaitu KI Bagoes Hadikoesoemo, Abdul Qahar Muzakkir, dan Teuku Moh Hasan.

Kali ini, pihak Muslim mengalah kepada kelompok nasionalis karena Soekarno berjanji : “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang kilat. Nanti enam bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan, silakan perjuangkan di situ”. Akhirnya delapan kata terakhir dari Piagam Jakarta disetujui untuk dihapus dan diganti dengan kalimat : “Yang Maha Esa”. Tetapi, setelah enam bulan berlalu, MPR yang dijanjikan Soekarno tidak pernah terbentuk.

Pada 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat). Pada 19 September 1945, kewibawaan Soekarno dapat menyelasaikan peristiwa lapangan Ikada dengan tanpa pertumpahan darah, dimana 200.000 rakyat Jakarta yang bentrok dengan pasukan Jepang dan masih bersenjata lengkap.

Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Cristison mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah dia mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekaro. Presiden juga berusaha  menyelesaikan krisis di Surabaya, namun akibat provokasi yang dilakukan oleh pasukan NICA (Belanda) yang membonceng sekutu, maka terjadilah peristiwa 10 November 1945 yang antara lain menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby.

Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirmya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarnao sendiri memutuskan untuk hijrah ke Yogyakarta dan memimpin perjuangan dari kota itu. Sikapnya diikuti oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan para pejabat  tinggi negara lainnya.

Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial (double-executive). Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Mentri/Kepala Pemerintahan. Hal ini terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden no.X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap sebagai negara yang demokratis.

Meski sistem pemerintahan berubah. Pada masa revolusi kemerdekaaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan oleh Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjahruddin Prawiranegara, namun dalam kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya. Artinya, kebijakan kedua tokoh inilah yang bisa menyelesaikan sengketa Indponesia-Belanda. Setelah Konferensi Meja Bunda di Den Haag, Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia. Soekarno dan seluruh jajaran pemerintah RI pun kembali ke Jakarta.

Pancasila Produk Budaya bukan Politik

Sebagai anak NTT mustinya ada rasa bangga dan bersemangat ketika merayakan Hari Kelahiran Pancasila maupun Hari Kesaktian Pancasila pada setiap tanggal 1 Oktober. Mengapa ? Karena, Pancasila, yang lahir di Ende-Flores itu, merupakan buah permenungan asketis dari seorang Soekarno. Pancasila tidak lahir dalam sebuah hiruk pikuk modernitas. Pancasila hadir dalam sepi dan diam. Sepi yang hidup dan diam yang bergerak.

Sosiolog Undana Kupang, Lasarus Jehamat dalam artikel yang berjudul Menulis Pancasila dan Pancasila Menulis (ibid, hal 187) menulis catatan sejarah menunjukan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mencetuskan sebuah gagasan penting mengenai dasar Negara Indonesia yang disebut Pancasila. Sebagai dasar, Pancasila bukanlah produk negara dalam aspek politik. Pancasila adalah produk bangsa dalam konteks sosial budaya. Sebagai produk bangsa, bukan berarti Pancasila tidak berhubungan dengan negara. Sebab, sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia harus mendirikan sebuah negara dua bulan berikutnya yakni tanggal 17 Agustus 1945.

Mengapa dasar negara tidak dilahirkan dalam konteks politik tetapi dalam langgam budaya bangsa? Soekarno dan para pendiri bangsa sadar benar bahwa sebagai sebuah entitas politik, negara memiliki banyak kepentingan. Ruang politik menurut mereka terlampau licin dan cair. Negara sebagai sebuah entitas politik bisa membelokan arah dan tujuan perjuangan bangsa. Karena itu, nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan yang telah tumbuh dan berkembang dalam kancah berbangsa Indonesia menjadi tanpa makna akhirnya jika bermain di level politik.

Nilai-nilai Pancasila tetap Relevan ?

Meski Pancasila sebagai produk sosial budaya masyarakat Indonesia, tetapi hingga kini konstruksi pemikiran yang komprehensif mengenai Pancasila belum pernah muncul. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Pancasila terus mengalami kontekstualisasi sehingga nilai-nilainya tetap memiliki relevansi dengan konteks yang lebih actual.

Terasa sangat penting ditegakkan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah terbukti secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa tidak hanya dipahami berdasarkan teksnya saja, yakni di dalamnya memuat lima sila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia; tetapi juga harus dipahami dari konteksnya sebagai sumber hokum tertinggi yang selalu member kepastian bagi setiap insan Indonesia sejati (bandingkan tulisan Pater Gregor Neonbasu, SVD, Ph.D; Prolog yang berjudul : Pancasila dalam Perjalanan Waktu (sebuah refleksi sejarah antropologi) di dalam Buku Pancasila dalam Perspektif Kaum Milenial. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya NTT. Salam Sehat…! (*)

Valeri Guru

Memaknai ‘Kemesraan’ Humas dan Wartawan

  • Oleh : Valeri Guru (Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Cukuplah saja berteman denganku

Jangan kau meminta lebih

Ku tak mungkin mencintaimu

Kita berteman saja

Teman tapi mesra

Anda semua tentu ingat dengan lirik lagu di atas. Lagu berjudul ‘Teman Tapi Mesra (TTM)’ itu dinyanyikan oleh grup Duo Ratu yang digawangi Maia Estianti. Lagu tersebut menceritakan tentang sebuah hubungan yang melebihi pertemanan, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai pacaran atau biasa disebut sebagai hubungan yang nggantung, kata anak muda zaman sekarang.

Hubungan teman tapi mesra tidak hanya terjadi pada jalinan asmara para kawulamuda, tetapi juga antara Hubungan Masyarakat (Humas) dengan Media massa dalam hal ini Wartawan. Sebab, antara Humas dengan wartawan saling membutuhkan namun dengan tujuan masing-masing. Humas membutuhkan wartawan untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik demi terwujudnya tujuan organisasi, dan wartawan membutuhkan Humas untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi (di) publik. Hubungan teman tapi mesra yang terjadi pada Humas dan Wartawan biasa disebut sebagai media relations atau hubungan media. Dewasa ini, di era keterbukaan informasi publik, kegiatan media relations sering digunakan untuk menyampaikan pesan dari organisasi (baca: Pemerintah) kepada publiknya.

Muhammad Najih Farihanto, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dalam penelitiannya tentang “Studi Kasus Strategi Hubungan Media dan Humas”, mengatakan, media relations (hubungan media) adalah upaya mempublikasikan suatu pesan atau informasi yang maksimum untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak. Bagi dia, tak seorang pun yang berhak mendikte apa yang harus diterbitkan oleh media massa. Karena tujuan utama dari hubungan media adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman.

Sementara menurut Irianta Yosal dalam bukunya “Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik” menulis, bekerjasama dengan media adalah tugas Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas). Praktisi PR harus membangun dan menjaga hubungan yang saling menghormati dan saling mempercayai dengan awak media. Hubungan ini meskipun saling menguntungkan, pada intinya tetap berseberangan atau bertentangan, sebab jurnalis dan praktisi PR tidak dalam bisnis yang sama dan sering kali punya tujuan komunikasi yang berbeda.

Dari pernyataan ini, terdapat benang merah yang dapat ditarik yaitu hubungan humas dan media bertujuan untuk semakin mengeratkan hubungan antara organisasi dengan publiknya melalui perantara media massa. Dengan kata lain, lebih menekankan sebuah hubungan komunikasi yang dijalin antar publik dengan organisasi yang berkesinambungan agar organisasi (baca; pemerintah) dan publik saling mengerti tentang kondisi masing-masing.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT merupakan salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam akselerasi pembangunan yang digerakan melalui spirit “NTT Bangkit, NTT Sejahtera”, amat aktif melakukan berbagai macam kegiatan komunikasi untuk membangun image (citra positif), meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik, sekaligus memenangkan  opini (di) publik. Salah satunya adalah hubungan media yang dilaksanakan oleh Bagian Pers di biro, sebagai penghubung dengan pihak luar dan membuat press release, foto dan video, juga rekaman suara untuk radio. Selain itu, menjalin hubungan kerja dengan berbagai media internal dan eksternal untuk membangun citra yang positif. Artinya, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT berupaya untuk meningkatkan citra pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef A. Nae Soi. Sebab, tugas pokok Humas dan Protokol adalah mengelola dan mengumpulkan informasi yang berkaiatan dengan peningkatkan citra dan kinerja pemerintah.

Di sini terlihat jelas Humas dan Protokol bertugas menjalin hubungan yang berkesinambungan walau sebenarnya kedua belah pihak, baik Humas ataupun wartawan, memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, untuk merekatkan hubungan dengan wartawan, ada beberapa strategi. Antara lain, penyebaran siaran pers, yang dibagikan kepada wartawan atau media massa yang dituju. Menjadi prestasi tersendiri bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di biro humas apabila siaran pers yang dikirim-nya manjadi perhatian khalayak. Oleh sebab itu, press release harus menyajikan nilai berita yang bermutu dan bisa dipahami oleh jurnalis, beritanya harus jelas, sesuai dengan fakta serta mentaati kaidah penulisan jurnalistik yang baik. Sebab, salah satu kunci untuk publisitas ialah nilai yang terkandung dalam berita.

Bentuk kegiatan hubungan media lain adalah Jumpa Pers, yang biasanya dilakukan menjelang, menghadapi ataupun setelah terjadi peristiwa penting. Peran kehadiran opinion leader saat diekspos bahwa seluruh masalah telah selesai adalah agar mereka mengetahui perkembangan terakhir langsung dari top manajemen. Sekaligus memberikan derajat confidence atau rasa percaya diri yang sangat tinggi sehingga ketika mereka harus meneruskan dan menyebarluaskan informasi terakhir tersebut, mereka dapat bekerja dengan maksimal untuk hasil yang optimal.

Hubungan dengan media yang lain adalah kunjungan pers, adalah kegiatan mengajak wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi, baik berada di lingkungan, maupun ke tempat lokasi yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga atau instansi terkait. Press tour pada umumnya merupakan kegiatan yang direncanakan oleh organisasi untuk meningkatkan hubungan baik dengan wartawan.

Humas pemerintah di level manapun harus mampu bersinergi atau bermitra dengan wartawan (media cetak, media elektronik dan media online, termasuk medsos), dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan berbagai program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan kepada masyarakat agar masyarakat atau publik dapat mengetahuinya. Prinsipnya, sinergitas atau hubungan kemitraan antara humas dan wartawan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dapat diwujudkan secara optimal. Untuk itu, ada beberapa hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap ASN yang ada di biro humas, diantaranya :  hubungan humas dengan wartawan bersifat professional; humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk irama kerjanya; dan  humas harus memiliki kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput, wawancara, memotret, menulis berita langsung, berita khas (feature news) dan artikel.

Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila dilandasi oleh sikap saling terbuka atau adanya keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap saling menghormati profesi masing-masing. Ketika sebuah hubungan personal terbangun dengan baik, maka masalah-masalah non teknis biasanya semakin mudah untuk diselesaikan. Misalnya ada salah paham, miss komunikasi, dan sebagainya. Binalah hubungan baik selalu dengan para jurnalis, editor, pemilik media bahkan dengan para distributor sekalipun. Dukungan mereka akan sangat membantu pekerjaan humas untuk semakin solid agar jalannya perubahan menuju NTT Bangkit dan NTT Sejahtera, bisa terwujud secara bermartabat.

Inilah yang dimaksud dengan term “teman tapi mesra” antara humas dan wartawan. Dalam spirit Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020, semua kita berharap agar kemitraan antara Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Dr. Jelamu Ardfu Marius, M.Si bersama wartawan khususnya di Kantor Gubernur, akan terus ditingkatkan untuk membangun citra positif pemerintah. Artinya, dengan sinergitas yang kuat dengan wartawan, humas bisa memenangkan opini (di) publik NTT. Semakin baik hubungan media yang dilakukan, semakin baik pula citra pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Banyak organisasi yang ditimpa kemelut justru karena menutup diri dari pers yang mengakibatkan citra buruk itu selamanya tertanam kuat di benak masyarakat.  Ini tidak boleh terjadi ! (*)

313 ODP Sembuh, Biro Humas Hadirkan Juru Bicara Isyarat

JURU bicara gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTT yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si mengatakan, hingga Sabtu malam (11/04/2020) data Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif virus corona di Provinsi NTT 1137 orang.

“Jumlah ODP sebanyak 1108. Yang telah sembuh atau selesai pemantauan sebanyak 313 dan saat ini ODP sebanyak  794 serta yang melakukan karantina mandiri sebanyak 788 orang,” jelas Marius kepada pers di ruang biro Sabtu malam.

Menurut Marius, data yang disampaikan ini telah dikumpulkan oleh tim gugus tugas di posko yang beralamat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Jalan Palapa Kupang. “Data ODP ini diperoleh dari  Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-NTT dan direkap oleh Sekretariat Gugus Tugas Posko Covid-19 Provinsi NTT di Dinas Kesehatan Provinsi NTT,” kata Marius.

Dari data itu ODP terbanyak di Kota Kupang, yakni 149 orang  diikuti Kabupaten Manggarai Barat sebanyak  74  orang, Kabupaten  TTS 64  orang. “ODP yang melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah sebanyak 788 orang. Sedangkan ODP yang menjalani perawatan atau isolasi di rumah sakit sebanyak 6 orang,” kata Marius.

Marius merincikan, 6 ODP yang dirawat itu masing-masing  3 orang dirawat di RSUD.Prof. WZ. Johannes Kupang, 1 orang di RSUD. Waikabubak, 1 orang di RSU TC. Hillers Maumere  dan 1 orang di RSUD Ende. Sedangkan PDP di NTT saat ini ada 28  orang dan jumlah saat ini 18 orang ,sedangkan yang masih dirawat 10 orang.

Ke-10 PDP yang dirawat adalah,1 orang di RSUD Prof.WZ.Johannes Kupang,  1 orang di RSUD Soe, 1 orang di RSUD Lewoleba , 2 orang di RSUD Kalabahi, 2 orang RSUD SK Lerik Kota Kupang, 1 orang di RSU Komodo, 1 orang di RSU Siloam Kota Kupang dan   1 orang di RSU Umbu Rarameha   Sedangkan ada   7 orang telah sembuh dan 3  orang meninggal ,8 orang dipantau di rumah. “Ke-8 PDP yang dipantau di rumah, masing-masing 6 orang di Kalabahi, 1 orang di Sumba Tengah dan 1 orang di Kabupaten Sikka,” katanya

Dia menambahkan, sampel yang dikirim sebanyak 43, 1 sampel positif , 26 sampel negatif, 16  sampel belum ada hasil. “Karena itu, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT terus mengimbau agar kita semua harus mengikuti kebijakan dan protokol yang dikeluarkan baik oleh WHO maupun otoritas pemerintah, yakni social  distancing dan dipersempit lagi menjadi physical distancing, serta saat ini ada instruksi agar semua warga mengenakan masker jika bepergian dan berada di area publik,” tegasnya.

Menurut dia, meski di Provinsi NTT telah terpapar pasien 01 virus corona namum masyarakat tidak perlu panic. “Bapak Gubernur dan Bapak Wagub NTT meminta agar semua masyarakat NTT senantiasa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu cuci tangan dan jangan panik walaupun sudah ada satu orang positif virus corona,” kata Marius.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebut Marius, berharap agar masyarakat dapat menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang atau tidak menciptakan kerumunan. “Kami juga mengharapkan agar setiap RT/RW dapat memantau pergerakan arus orang yang masuk dan keluar di setiap wilayahnya,” pinta mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Hadirkan Juru Bahasa

Yang menarik adalah tampilnya Ike Mauboy selaku juru bahasa isyarat dari Komunitas Tuli Kupang (KTK). Ike hadir untuk menerjemahkan setiap hal yang disampaikan oleh juru bicara maupun narasumber lainnya.

“Saya senang dan bangga bisa dilibatkan dalam acara jumpa media seperti ini,” tandas Ike sambil tersenyum.

Menurut Marius, kehadiran Ike Mauboy sebagai respons nitizen yang meminta agar dihadirkan juru bahasa isyarat.

“Kehadiran saudari Ike sebagai respons gugus tugas Covid-19 yang diminta oleh berbagai kalangan khususnya penyandang disabilitas sehingga mereka juga bisa mengetahui dan mengerti apa yang disampaikan baik oleh juru bicara maupun narasumber lainnya,” tandas Marius.

Berikut Data ODP di Provinsi NTT :

Kota Kupang :  149  orang

Kabupaten Kupang : 47 orang

TTS : 64  orang

TTU : 29 orang

Belu : 38  orang

Malaka: 7 orang

Rote Ndao : 28 orang

Sabu Raijua : 3 orang

Alor : 19 orang

Ende : 5  orang

Sikka : 66 orang

Flotim : 8 orang

Lembata : 43 orang

Ngada : 3 orang

Nagekeo :17  orang

Manggarai : 29  orang

Manggarai Barat : 74  orang

Manggarai Timur : 38 orang

Sumba Timur : 47  orang

Sumba Barat : 6 orang

Sumba Barat Daya : 72  orang

Sumba Tengah : 2 orang.

Penulis: Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

7 Kalimat Wasiat Yesus dan Makna di Balik Jumat Agung

SAAT menulis artikel yang sederhana ini, saya masih stay di kantor. Nyaris tak pernah mengenal libur. Meski ada surat edaran Gubernur NTT yang dikenal dengan istilah Work from Home atau bekerja dari rumah. Bahkan suasana bathin dan “mata iman” saya nyaris tidak pernah merasakan lagi ritual keagamaan yang selalu dijalani setiap hari apalagi di hari raya seperti Paskah tahun ini. Tak apalah; saya selalu berpikir dan berperasaan positif saja.

Umat Kristiani sejagat, hari ini Jumat 10 April 2020 mengenang dan memperingati kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus; Sang Juru Selamat umat manusia. Karena itu,  di dalam berbagai literatur rohani (teristimewa umat Kristiani) ada tertulis, paling tidak tujuh kalimat wasiat dari atas salib Yesus sebelum menghembuskan nafas-Nya yang terakhir. Pertama, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” (Luk.23:34);

Kedua, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” (Luk. 23:42-43);

Ketiga, “Ibu, inilah anakmu ! Inilah ibumu ! (Yoh. 19:26-27);

Keempat, “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” (Mat 27:45-46); Kelima, “Aku haus !” (Yoh.19:28);

Keenam, “Sudah selesai.” (Yoh 19:30);

dan Ketujuh “Ya Bapa ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawa-Ku.” (Luk 23;46).

Usai membaca dan merenungkan sejenak 7 kalimat wasiat Yesus tersebut; lalu muncul pertanyaan yang sedikit menggelitik; mengapa orang Kristiani percaya bahwa Yesus adalah Juruselamat manusia atas dosa dan maut ?

Pertama, Allah mengasihi kita (manusia) sehingga IA rindu untuk memiliki hubungan yang erat kembali dengan manusia, tetapi dosa menjadi penghalang.

Kedua, Allah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus, dengan mengutus DIA untuk menjadi korban penebusan dosa.

Ketiga, saudara harus menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat saudara secara pribadi, sehingga saudara dapat diperdamaikan dengan Allah.

Karena itu, maka salib Yesus adalah silang pertemuan klaim massa (umat Yahudi, kaum farisi dan para ahli Taurat) yang mengatasnamakan agama dan ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Dan semuanya telah selesai. Dibayar lunas atau cash dengan darah Anak Domba.

  • Undangan Keselamatan

Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang dalam kotbah Ibadat Jumat Agung, 10 April 2020 di gereja St. Petrus TDM Kupang dalam nada keprihatinan mengatakan, tahun ini gereja-gereja di seluruh dunia termasuk di Keuskupan Agung Kupang ditutup. Untung saja kita punya sarana melalui live streaming. Jumat Agung kata Bapa Uskup, mengenang peristiwa kehidupan hingga kematian Kristus. Ini peristiwa yang menandakan suatu undangan berkelanjutan Allah untuk memulihkan hubungan manusia; termasuk di tengah wabah corona virus; kita berada di dalam lingkungan tertebus.

„Karena itu, melalui peristiwa Jumat Agung ini kita mengenang pengungkapan Kasih Yesus yang tak terbatas di dalam menapaki panggilan hidup kita ke masa depan yang menyelamatkan,“ tandas Uskup Turang.

Bijak Pilih Informasi

Lalu apa makna peristiwa rohani atau iman ini dengan eksistensi para pemimpin kita ?

Pertama, untuk para pemimpin (baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama). Mari ikuti dan teladani ‘pesan keramat” yang disampaikan Yesus bahwa menjadi pemimpin sebenarnya mengemban misi pelayanan. Menjadi pemimpin bukan untuk disembah, dihormati apalagi dipuja-puji oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi menjadi pemimpin harus berani mengambil peran untuk melayani. Adakah pemimpin yang bersedia untuk melayani orang-orang yang dipimpinnya ?

Kedua, untuk rakyat atau masyarakat. Jadikanlah momentum pandemik virus corana dan perayaan Paskah tahun 2020 ini sebagai ajang untuk memulihkan, membersihkan dan menyucikan diri kita mulai dari mencuci tangan, mengenakan masker jika berada di area publik dan senantiasa bijak dalam memilih dan memilah setiap informasi yang tersebar di berbagai media apalagi di sosmed (sosial media). Percayakan informasi dan berita yang benar (termasuk corona virus diseasae 2019 atau covid-19) kepada otoritas pemerintah. Dibutuhkan kecerdasan kita semua dalam membaca dan mengikuti setiap perkembangan atau dinamika yang terjadi di tengah dunia dan masyarakat. Waspada diperlukan tetapi jangan panik berlebihan.

Valeri Guru

Penulis : Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.